Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) saat ini mampu mendorong pembangunan di Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan Luthfi seusai menggelar rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan kepala daerah lainnya, Rabu (30/4).
Luthfi menyatakan secara spesifik pertemuan hari ini memfokuskan pembahasan pada mekanisme transfer dana pusat ke daerah.
Selain itu, Luthfi menyebut rapat juga membahas soal kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyatakan PAD Jawa Tengah saat ini mampu mengimbangi transfer dari pusat ke daerah.
“Kita harus mengukur kekuatan yang kita punyai, artinya PAD kita itu mampu enggak dengan ada yang transfer daerah mengimbangi dan Jawa Tengah hampir 67% kita mampu dari jumlah PAD yang kita lakukan, artinya PAD kita mampu dengan ada yang transfer daerah, misalnya di Jawa Tengah, bila kita lakukan untuk kuartal tahun 2025-2026," kata Luthfi.
Selain itu, Luthfi mengatakan BUMD yang dimiliki Pemprov Jateng juga mampu mendukung pendapatan daerah. Ia mengatakan dari 11 BUMD yang ada hanya 1 BUMD yang dalam kondisi tidak stabil.
“Termasuk BUMD kita kan sehat ya, hanya satu yang tidak. Dari 11 BUMD kita, satu yang kurang sehat," ungkapnya. (P-4)
Pengoperasian kembali jalur tersebut ditandai dengan pembukaan blokade jalan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Jumat, 13 Maret 2026.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta agar penanganan longsor yang memutus jalan penghubung Desa Plompong dan Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, dipercepat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta percepatan penanganan tanah longsor yang terjadi di Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes.
Penyerahan SK Plt Bupati Pekalongan dari Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, diwarnai kericuhan. Pewarta dilarang meliput kegiatan.
Jumlah PPPK paruh waktu di Jawa Tengah mencapai 13.077 orang, terbesar secara nasional.
Ia menegaskan, dinamika yang terjadi di Kabupaten Pekalongan tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan, utamanya pelayanan kepada masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved