Dua Rumah Sakit Pemprov Jatim Jadi RSPPU Prodi Bedah Saraf dan Radiologi

DUA rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni RSUD Dr. Soetomo  (RSDS) di Surabaya dan RSUD Dr. Saiful Anwar (RSSA) di Malang bakal menjadi Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) atau hospital based bagi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Prodi Bedah Saraf dan Prodi Radiologi.

“Ini akan menjadi pintu masuk perbaikan tata kelola rumah sakit bukan hanya pendidikan kedokteran kita. Ini jadi momen bagi kita untuk berbenah," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Selasa (14/4).

Mengenai rencana tersebut, Pemprov Jatim telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin di Gedung Adhyatma, Kantor Kementerian Kesehatan RI di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, program RSPPU ini akan menjadi momen pembenahan ekosistem bukan hanya pendidikan kedokteran, melainkan juga pembenahan tata kelola rumah sakit di Jawa Timur.

Bukan tanpa alasan, pendidikan dokter & dokter spesialis sendiri masuk pada pendidikan klinis - profesi. Sehingga, akan lebih tepat jika masuk dalam regulasi Kementerian Kesehatan.

“Hospital based residential program seyogyanya dapat menjadi suplementer dan bukan kompetitor university based residential program. Ini karena output lulusan dari RSPPU yang dimasukkan dalam program LPDP, adalah fokus pada rekrutmen dan distribusi dokter-dokter spesialis tersebut di daerah terpencil dan tertinggal. Yang tujuannya adalah mengisi kesenjangan jumlah serta distribusi dokter spesialis di daerah,” jelasnya.

Khofifah menekankan, keseriusan Pemprov Jatim dalam program RSPPU ini juga seiring dengan visi besar Presiden RI Prabowo Subianto. Utamanya terkait kebutuhan terhadap pemerataan pelayanan kesehatan baik dokter umum dan spesialis, yang hingga saat ini terkesan mahal dan lama prosesnya.

Oleh sebab itu, Khofifah menyebut, diperlukan keseriusan dan pemikiran mendalam dalam menerjemahkan visi misi Presiden Prabowo. Hal ini tidak lain sebagai upaya meningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat di Jawa Timur dan Indonesia. "Tentu dalam prosesnya harus dicari bersama titik-titik equilibriumnya," katanya. (E-2)