Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGARAN Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk perbaikan jalan kritis senilai Rp25 miliar terpaksa dipotong menyusul kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Dana tersebut dialokasikan Pemda Lembata untuk peningkatan jalan segmen Waikomo-Lerek dan segmen Waikomo-Watobua, di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.
Tak hanya itu, anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) spesifikasi grand yang diperuntukkan kepada dinas lain yang berhubungan dengan pekerjaan umum ikut dipangkas.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, Gerardus Korohama, kepada Media Indonesia. Menurutnya, tertundanya program peningkatan jalan akibat efisiensi anggaran dari pemerintah pusat itu hanya dapat diatasi berdasarkan kebijakan kepala daerah dari pos lain, tanpa biaya DAK jalan dan DAU spesifikasi Grand.
Sebagaimana pantauan Media Indonesia, segmen jalan Waikomo-Lerek dan Waikomo-Watobua adalah dua segmen jalan yang tidak tersentuh program peningkatan jalan yang bersumber dari dana pinjaman daerah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2022 silam.
Sebagian besar ruas jalan utama di Lembata telah di-hotmix, namun kondisi dua ruas jalan utama tersebut sangat memprihatinkan. Oleh pemda setempat, perbaikan direncanakan tahun 2025 melalui pos dana DAK jalan. Sayangnya, rencana tersebut terkendala efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Pemangkasan DAK jalan di Lembata ini berdasarkan keputusan nenteri. (PT/E-4)
Pemkot Bandung pun akan segera menerbitkan Instruksi Wali Kota (Inwal) sebagai pedoman pelaksanaan seleksi program tersebut untuk melakukan pemangkasan anggaran.
EFISIENSI anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat mengancam penyelenggaraan Pilkada ulang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
ANGGARAN untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) ulang di dua daerah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) sulit untuk dikurangi berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Penghematan anggaran ini dilakukan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Rencana efisiensi akan dilakukan antara lain untuk alat tulis kantor sebesar 90%, percetakan dan souvenir 75,9%, sewa gedung, kendaraan dan peralatan 73,3%, perjalanan dinas 53,9%.
Guru Besar UGM Bidang Manajemen Kebijakan Publik, Prof Wahyudi Kumorotomo, mengatakan target efisiensi anggaran yang ditargetkan Presiden Prabowo senilai Rp306 triliun memang cukup besar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved