Dugaan Privatisasi Pantai di Bali, Nelayan Pulau Serangan Minta Presiden Turun Tangan

PERUBAHAN nama Pulau Serangan jadi Pulau Kura-Kura Bali menuai kontroversi di masyarakat. Warga setempat mengatakan mereka menduga ada upaya privatisasi pantai di sana, hingga membuat masyarakat khususnya nelayan tak bisa lagi mengakses area pantai dan laut di sekitar Pulau Serangan.

Beberapa nelayan di Pulau Serangan saat dikonfirmasi Selasa (28/1) membenarkan hal tersebut. Bahkan saat ini mereka tidak lagi bebas melaut seperti sediakala. Salah satu nelayan yang juga menjadi tokoh masyarakat di Serangan I Nyoman Dana mengatakan, kehidupan dirinya dan keluarganya sebagai nelayan sudah dibatasi oleh pihak investor di pulau Serangan.

Bukan hanya itu. Wilayah tangkapan yang sudah dibatasi tersebut masih juga diintervensi oleh investor. Pasalnya, kalau ada tamu atau investor yang berkunjung ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali, nelayan dilarang melaut tanpa ada kompensasi apapun. “Seluruhnya tidak bisa masuk, eksklusif untuk mereka. Dua hari sebelum ada tamu sudah diimbau lewat Kalian Banjar dan Prajuru Desa,” ujarnya.

Baca juga : Warga Pertanyakan Perubahan Nama Pantai Serangan Jadi Pantai Kura-Kura Bali

Nyoman Dana berharap kepada DPRD Kota Denpasar, DPRD Bali, Gubernur Bali hingga Presiden Prabowo Subianto membantu mereka untuk mengembalikan laut mereka yang saat ini dikuasai total oleh PT BTID. "Kami meminta Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan hal ini.

Harapannya, pantai yang biasa kami melaut untuk cari nafkah di Serangan ini dikembalikan. "Dulu Serangan ini dikelilingi pantai. Sekarang sudah kenyataannya tinggal segini saja pantainya bagaimana nelayan bisa mencari nafkah,” ujarnya.

Sementara nelayan lainnya Nyoman Wirata mengaku penghasilan sebagai nelayan berubah 100 persen setelah ada perubahan di Pulau Serangan tersebut. Karena dibatasi ruang geraknya, saat ini bila ingin keluar masuk ke pantai warga harus putar jauh sampai ke Pantai Sanur. Itulah sebabnya, penghasilan sebagai nelayan terus menurun.

Baca juga : Kasus Pagar Laut Tangerang Buka Dugaan Privatisasi Pantai dan Laut di Bali

"Penghasilan kami 100 persen menurun, bagaimana lautnya cuma segini. Dulu kami menikmati hasil tangkapan karena lautnya luas, sekarang tinggal segini aja,” keluhnya.

Sementara itu, Humas PT Bali Turtle Island Development (BTID) yang mengelola Kura-Kura Bali, Zaky Hakim, saat dikonfirmasi menegaskan, tidak ada upaya sedikit pun untuk mengubah nama Pulau Serangan menjadi Pulau Kura-Kura Bali. "Dan kalau dilihat dari reviewnya, point ini sudah ada sejak setidaknya setahun dua tahun yang lalu.

Jadi tidak nama yg diubah atau yang dihilangkan. Itu tinggal masalah di-zoom in atau di-zoom out saja, bisa kelihatan masih ada namanya," ujarnya. Ia juga mengklarifikasi informasi yang mengatakan masyarakat dilarang masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Serangan. Semua SOP harus ditaati karena saat ini masih dalam proses penataan. (Z-9)