Masyarakat Nilai Fuel Card Pertalite Perumit Proses Pembelian BBM di Batam

PROGRAM wajib Fuel Card untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite di Batam mendapat tanggapan negatif dari masyarakat karena dinilai mempersulit proses transaksi. Kebijakan yang diinisiasi Pemerintah Kota Batam ini mengharuskan konsumen membayar biaya tambahan Rp 25.000 per bulan dan hanya dapat menggunakan layanan dari tiga bank tertentu.

Suriadi, seorang warga Batam, mengungkapkan keberatannya terhadap sistem baru ini. "Sudah ada barcode Subsidi Tepat Pertalite yang dikeluarkan Pertamina, kenapa harus ada Fuel Card lagi? Ini membuat proses pembelian menjadi berbelit-belit," kata dia, Sabtu (18/1) menyoroti adanya duplikasi sistem yang tidak perlu.

Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Mangihut Rajagukguk, menguatkan keluhan masyarakat tersebut dengan menyatakan bahwa kebijakan ini tidak memiliki dasar yang kuat. "Kami Komisi 2 sudah bertemu dengan Pertamina ternyata tidak ada aturannya seperti itu dan Pertamina juga tidak setuju," tegasnya.

Baca juga : Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Setempat Prioritaskan Pembangunan 9 Ruas Jalan

Dia juga mempertanyakan pembatasan pilihan bank dalam program ini. "Kenapa hanya tiga bank tertentu yang dipilih?Ini kan menjadi pertanyaanya. Apa ada permainan? Masyarakat seharusnya bebas memilih bank mana saja," ujarnya, mengingat saat ini telah tersedia berbagai opsi pembayaran nontunai seperti debit, QRIS, dan dompet digital yang lebih fleksibel.

Meskipun demikian,  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam melalui Kepala Dinasnya, Gustian Riau, mengelak mengatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, namun implementasinya justru menimbulkan beban baru bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

DPRD Kota Batam berencana memanggil Disperindag dalam waktu dekat untuk membahas permasalahan ini. Sementara itu, Pertamina Patra Niaga belum memberikan tanggapan resmi terkait kontroversi kebijakan Fuel Card di Batam. Dengan berbagai keluhan yang muncul, masyarakat berharap pemerintah kota dapat mengevaluasi kembali kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih efektif tanpa mempersulit akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi. (S-1)