Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menjadikan perairan Morodemak sebagai pilot project pengembangan kawasan berbasis pengelolaan hasil sedimentasi laut secara berkelanjutan.
Proyek tersebut diluncurkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, pada Jumat (11/10).
"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas langkah Pak Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengambil suatu kebijakan yang mendukung pengelolaan sedimentasi secara terpadu," kata Nana disela acara peluncuran.
Baca juga : Aspebindo Ingin Rencana Ekspor Pasir Laut dan Pengelolaan Sedimentasi Laut Dihentikan
Nana berpandangan, keberhasilan proyek ini akan memberikan solusi jangka panjang, bagi masalah sedimentasi dan abrasi di Morodemak.
Namun, lanjut dia, keberhasilan proyek ini butuh kolaborasi dengan banyak pihak. Baik dari pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat.
"Oleh karena itu, kami mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersinergi dan berkolaborasi menyukseskan proyek ini,” imbuh Nana.
Baca juga : Tolak Ekspor Pasir Laut, Komisi VII: PP No.26/2023 Saling Tumpang Tindih
Menurut Nana, proyek tersebut menjadi langkah besar dalam pengelolaan sumber daya laut. Sebab, kawasan Morodemak merupakan salah satu wilayah pesisir yang punya potensi besar dalam hal perekonomian masyarakat,
Namun, wilayah tersebut menghadapi tantangan lingkungan yang berat, di antaranya masalah sedimentasi, sehingga berdampak pada kegiatan perikanan, kesejahteraan nelayan, dan ekosistem pesisir.
"Sedimentasi ini menghambat akses nelayan ke pelabuhan, memperpanjang waktu operasional, karena mereka (nelayan) harus memutar mengelilingi daripada sedimentasi tersebut, serta menambah biaya bahan bakar bagi para nelayan tersebut," ucapnya.
Baca juga : DPD Minta Pemerintah Tarik Kebijakan Impor Pasir Laut
Selain sedimentasi, lanjut Nana, pantai utara Jawa juga dihadapkan pada masalah abrasi. Tingginya abrasi menyebabkan penurunan tanah dan rob, sehingga banyak masyarakat yang kehilangan lahannya.
“Semoga dengan adanya program rehabilitasi di Morodemak ini bisa mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat yang sebagian besar sebagai nelayan dan petambak,” ujar Nana.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menuturkan, pilot project di Morodemak ini masih berskala kecil. Kendati demikian, dimulai dari yang kecil ini, ada harapan besar untuk memperbaiki ekosistemnya.
"Saya berharap dimulai yang kecil ini, dalam satu, dua atau tiga tahun yang akan datang, 100 hektare itu sudah tumbuh menjadi sebuah hutan mangrove yang bagus,” kata dia.
Ia berharap, program rehabilitasi atau revitalisasi di kawasan Morodemak ini bisa bermanfaat untuk mendukung mata pencaharian masyarakat setempat, memperbaiki ekosistem lingkungan sekitar, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan laut dengan mengatur pengelolaan hasil sedimentasi. (HT/J-3)
DIREKTUR Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menyoroti kebijakan pemerintah yang mengizinkan ekspor pasir laut.
DOSEN Institut Pertanian Bogor Zulhamsyah Imran membeberkan sejumlah dampak buruk yang akan terjadi bila pemerintah tetap bersikukuh untuk mengeruk sedimentasi laut untuk diekspor.
Menteri LHK Siti Nurbaya aturan pengelolaan sedimentasi laut dalam PP 26 Tahun 2023 Hasil Sedimentasi dasarnya bertujuan untuk mendukung pemeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut.
WAKIL Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman secara tegas menolak kebijakan pemerintah mengenai ekspor pasir laut
Pemerintah dalam waktu dekat ini ditengarai akan membuka kembali kegiatan ekspor pasir laut yang telah dilarang selama sekitar 22 tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved