Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEPALA Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa (Pustrajakan PKDD) BSKDN Andi Muhammad Yusuf mengatakan, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kuat untung mendukung terwujudnya pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang lebih baik.
"Saya kira, penguatan tim internal sangat penting kaitannya dalam penginputan data IPKD ini, setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) perlu saling bekerja sama untuk melakukan penginputan IPKD secara lebih efektif," ungkap Andi dalam kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Pengukuran IPKD di Aula Serba Guna Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantna Tengah pada Kamis, (15/8).
Lebih lanjut Andi menjelaskan, pengelolaan data IPKD yang efektif merupakan kunci bagi perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan responsif. "Kami berkomitmen untuk membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk meningkatkan sistem penginputan data agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan dapat diandalkan," jelas Andi
Baca juga : Mau Curhat Beratnya Hidup? Coba Kunjungi Bilik Curhat di Lokasi Ini
Menurutnya, daerah harus mulai memetakan tantangan dalam penginputan data IPKD. Pemetaan tersebut dapat dimulai dari persoalan yang paling mudah untuk diselesaikan, kemudian berlanjut pada permasalahan yang paling sulit untuk diselesaikan. Upaya ini akan memudahkan perangkat daerah menyelesaikan masalah terkait penginputan IPKD berdasarkan skala prioritas yang dihadapi masing-masing daerah.
"Selain itu, Bapak/Ibu juga dapat mulai fokus untuk mencari tahu mengenai teknologi terbaru yang dapat diimplementasikan (dalam penginputan IPKD). Penekanan utama adalah pada peningkatan kapasitas SDM dan penggunaan perangkat lunak yang canggih untuk mempermudah proses pengolahan data,"ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Andi berharap tahun ini setiap daerah dapat meningkatkan kualitas penginputan IPKD, tidak terkecuali bagi Pemprov Kalteng. Kendati belum ada daerah yang berpredikat baik pada pengukuran IPKD tahun 2023, namun Andi meyakini dengan langkah strategis yang dimiliki masing-masing daerah, ekosistem penginputan IPKD akan terus membaik dengan hasil pengukuran yang meningkat.
"Dengan dilakukannya kembali sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) di tahun 2024, diharapkan IPKD tahun anggaran 2023 yang diukur pada tahun 2024 terjadi peningkatan nilai dan ada Pemda yang mendapatkan predikat baik sehingga terjadi peningkatan kinerja bersama, baik di pemerintah kabupaten/kota, hingga provinsi maupun di lingkup Kemendagri," pungkasnya. (N-2)
Hasil audit BPK, 2 Pemda mendapatkan opini Tidak Wajar atau TW.
Anggota Komisi VI DPR fraksi PKS Amin Ak mendesak dilakukan reformasi menyeluruh di BPK.
Audit Keuangan dan Syariah menjadi bagian integral dalam pengelolaan Baznas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).
BPK mendapati 9.261 temuan yang di dalamnya terdapat 15.689 permasalahan dengan potensi kerugian negara senilai Rp18,19 triliun dalam laporan keuangan pemerintah.
Laporan keuangan diperlukan untuk mempengaruhi pertimbangan investor dan kemudahan audit tahunan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved