Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
SELAIN kelapa sawit, Kalimantan Selatan berencana mengembangkan kopi untuk menjadi komoditas prioritas sektor perkebunan.
"Kalsel siap mengembangkan perkebunan kopi melalui program Pengembangan Kopi Diversifikasi Terintegrasi. Di sini Kalsel berupaya membangun perkebunan berkelanjutan sesuai Perda no 4 tahun 2023 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan," ungkap Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, Suparmi, Senin (15/7).
Hal ini seiring kebijakan pemerintah pusat yang kembali memprioritaskan komoditas kopi dan terus membaiknya harga kopi di pasar internasional. Lebih jauh dikatakan Suparmi, strategi pengembangan kopi di Kalsel antara lain lewat pembangunan kebun sumber benih kopi, integrasi kopi dilahan peremajaan karet pola supradin juga meningkatkan pendapatan pekebun dengan diversifikasi usaha ternak kambing melalui pemanfaatan limbah kulit buah kopi dan daun tanaman peneduh untuk pakan kambing sedangkan kotoran kambing untuk pupuk organik tanaman kopi.
Baca juga : TNI Dorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pegunungan Meratus
"Peningkatan SDM/ petugas prrov dan kabupaten kopi, hingga pekebun tentang teknik budidaya kopi yqng baik hingga hilirasi juga penting. Kita juga akan mendorong beberapa produk unggulan kopi lokal untuk mendapatkan Sertifikat Indikasi Geografis ( IG)," kata Suparmi.
Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Kalsel, Dwi Putra Kurniawan mengatakan produksi kopi bisa meningkat jika pemerintah fokus membantu petani kopi di hulu hingga hilir, mulai proses budidaya kopi termasuk kemudahan akses lahan.
"Jika Kementerian Pertanian dan Pemda pola kerjanya masih seperti yang telah lalu, maka sangat sulit bagi petani kopi untuk bisa meningkatkan produksi," tegas Dwi.
Dwi juga mendesak pemerintah menghapuskan aturan sertifikasi benih kopi, yang selama ini justru membuat petani khawatir mengembangkan kopi secara swadaya mandiri.
Sebelumnya Presiden Jokowi menginstruksikan Kementan untuk dapat meningkatkan produktivitas kopi Indonesia yang memiliki luas lahan perkebunan kopi sekitar 1,2 juta hektare. Di Kalsel luas kebun kopi tersisa sekitar 2.215 ha dengan produksi 765 ton pertahun. Daerah sebaran perkebunan kopi meliputi Kabupaten Banjar (698 ha); Balangan (526 ha); Hulu Sungai Tengah (318ha); Tabalong (254 ha); Tanah Laut (144 ha); Kotabaru (98 ha); Tapin (69 ha), dan Tanah Bumbu (12 ha). (Z-3)
DALAM satu dekade 2014-2024 luas hutan alam di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Barito di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan telah berkurang (deforestasi) hingga 29 ribu hektare lebih.
Bencana banjir yang sempat melanda delapan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar sudah surut.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto, meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di Indonesia.
DINAS Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mengimbau masyarakat agar mewaspadai penyebaran penyakit super flu di tengah kondisi cuaca buruk yang terjadi belakangan ini.
Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyerahkan Surat Keputusan (SK) bagi 6.398 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
KEPALA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan, Tiyas Widiarto akhirnya buka suara terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KSPSI menekankan pentingnya standar hubungan industrial yang setara dan berkeadilan di sektor perkebunan kelapa sawit.
PT Astra Agro Lestari Tbk menegaskan konsistensinya dalam menjalankan kebijakan keberlanjutan, termasuk Nol Deforestasi, yang telah menjadi bagian dari operasional perusahaan sejak 2015.
ADA dilema kelembagaan bank tanah dalam mewujudkan keadilan sosial agraria di tengah gencarnya arus investasi.
Transformasi digital di sektor perkebunan nasional mendapat dorongan baru melalui kolaborasi antara Subholding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo, dan Fakultas Vokasi USU.
Upaya tegas pemerintah dalam memberantas mafia sawit dan menata ulang tata kelola sumber daya alam (SDA) dinilai sebagai langkah strategis dan berani.
PEMERINTAH menggelontorkan anggaran sebesar Rp9,95 triliun atau hampir Rp10 triliun untuk mencapai hilirisasi sektor perkebunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved