Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
SEKITAR 6.000 rumah dari total 36 ribu rumah di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur masuk kategori tidak layak huni. Rumah dan sanitasi yang tidak layak ini menjadi faktor penyuplai angka kemiskinan ekstrem di daerah tersebut.
Pemerintah setempat memaksimalkan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) setiap tahun guna mengurangi kesenjangan di sektor pemukiman tersebut. Adapun BSPS berasal dari Pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Simon Emi Langoday, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Lembata di Lewoleba, Selasa (18/6).
Baca juga : Pos Pelayanan Imigrasi di Lembata Diharap Mampu Berantas TPPO
Langoday mengatakan, pada 2024, Lembata mendapat 60 unit bantuan rumah layak huni. Sayangnya, usulan bantuan perumahan layak huni kepada Pemerintah pusat itu hanya mengandalkan proposal, sehingga menjadi komoditas politik.
"Seluruh usulan pembangunan perumahan melalui program BSPS kita perioritaskan kepada yang benar-benar darurat dan memang pantas untuk dibantu. Memang kita masih mengandalkan lobi-lobi melalui proposal," ungkap Langoday.
Menurutnya, usulan perbangunan atau renovasi perumahan di Kabupaten Lembata, seharusnya diusulkan dalam bentuk Perda agar pemerintah pusat dapat rutin mengalokasikan bantun setiap tahun anggaran.
Baca juga : Tergerak Nilai Pancasila, Konstan Lembata Didirikan
Dalam kaitan usulan kepada Pemerintah pusat melalui skema Perda, setahun silam, pihak Dinas perumahan rakyat, telah menghasilkan dokumen Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
"Dalam RP3KP, sudah terindentifikasi rumah tidak layak huni. Data baku kita, sudah ada. Sekarang masih bentuk dokumen, belum perda. Akibatnya, tidak bisa dapat banyak rumah. Sekarang usulan bantuan perumahan melalui proposal dan lobi," ungkap Simon Langoday.
Simeon Emi Langoday kepada Media Indonesia, Jum'at (14/6), menjelaskan, dari total 36 ribu kepala keluarga pemilik rumah, masih ada sekitar 6.000 rumah kategori tidak layak huni, terlihat dari atap, lantai, dinding yang tidak memenuhi syarat kelayakan. (P-5).
KEMENTERIAN Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kecamatan Ile Ape merupakan salah satu kawasan ring satu atau kawasan terdekat dari Gunung Api Ile Ape (Lewotolok).
Keberhasilan menjadikan kedua SD tersebut sebagai tim siaga bencana melalui pembuatan denah risiko bencana, mengantongi SK Tim Siaga Bencana (TSB), miliki SOP gempa bumi, dan rencana aksi.
HARI Raya Idul Adha bagi umat muslim menjadi saat yang ditunggu-tunggu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta menabung amal.
Di Kabupaten Lembata, upaya tersebut diwujudkan dengan mendukung gerakan penanaman malapari untuk ekologi berkelanjutan.
HINGGA bulan Mei 2025, Wabah Virus mematikan African Swine Fever (ASF), telah menewaskan 1569 ekor hewan ternak babi milik warga Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT).
DUA pendaki bernama Vecky dan Wenni yang dilaporkan hilang di Gunung Babnain, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) ditemukan selamat.
SRI Sultan Hamengku Buwono X turut hadir dalam acara resepsi pernikahan Stevi Harman dan Mario Pranda yang digelar di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan.
Diluncurkan pada Mei 2024, Bangun Karya menjadi contoh nyata sinergi antara sektor industri, pemerintah daerah, dan regulator nasional dalam memperkuat kapasitas UMKM lokal.
Vinilon membangun sistem perpipaan dari hulu ke hilir dan sarana air bersih yang memadai sepanjang 4,5 km di Desa Banuan, Nusa Tenggara Timur.
MENTERI HAM Natalius Pigai menemukan pemenuhan hak dasar seperti hak atas kesehatan, hak atas air dan lingkungan yang sehat belum optimal dilakukan di Pulau Mesa, NTT.
IBADAH Paskah atau Hari Kebangkitan Yesus Kristus dari maut di Gereja Efata, Kelurahan Liliba, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) diawali pawai obor, Minggu (20/4).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved