Pengawas TPS di Bali Diminta Lakukan Pemetaan Kerawanan Sebelum Pemungutan Suara Pemilu 2024

AKADEMISI Universitas Warmadewa (Unwar), I Nengah Muliarta mengingatkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Bali, khususnya di Kabupaten Badung untuk melakukan pemetaan kerawanan menjelang pencoblosan surat suara Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang.

Pemetaan menjadi penting sebagai upaya deteksi dan pencehagan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran dan kecurangan.

Muliarta yang juga merupakan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP RI menyatakan hasil pemetaan dapat menjadi pedoman untuk melakukan langkah antisipasi. Langkah pemetaan sederhana dapat dilakukan oleh PTPS melalui observasi langsung, wawancara dengan informan kunci, dan analisis data Pemilu sebelumnya.

Baca juga : Hujan Deras Berpotensi Terjadi, Hati-Hati Logistik Pemilu Rusak

"Dalam melakukan pemetaan hendaknya PTPS tidak bekerja sendiri. PTPS mesti membangun kerja sama dengan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Akan lebih bagus lagi mampu membangun komunikasi dan koordinasi dengan kepolisian, pecalang dan tokoh masyarakat," kata Muliarta saat menjadi narasumber dalam bimbingan teknis PTPS di Kecamatan Kuta, Badung, Jumat (9/2).

Menurut Muliarta, pemetaan kerawanan wajib dilakukan secara komprehensif dan detail. Beberapa potensi kerawanan yang mesti diidentifikasi antara lain politik uang, intimidasi, dan manipulasi suara.

"Upaya pemetaan kerawanan sering kita abaikan, ketika terjadi baru akhirnya tergagap-gagap dan saling menyalahkan. Ini tangggang jawab bersama, mari saling bersinergi," kata mantan reporter Radio Suara Amerika VOA.

Baca juga : Pos Indonesia Distribusikan Surat Suara Pemilu ke 2.400 Kecamatan

Muliarta menegaskan, pemetaan kerawanan menjadi langkah awal dalam upaya menghadirkan proses demokrasi yang berkualitas. Demokrasi yang berkualitas pada akhirnya akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat pada pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang baik.

Ketua Bawaslu Badung, Putu Hery Indrawan mengingatkan PTPS untuk mulai bekerja secara efektif, terutama saat masa tenang dengan melakukan pendataan terhadap alat kampanye yang masih terpasang. Berikutnya PTPS harus mulai memastikan bahwa pada saat masa tenang TPS sudah mulai dibangun.

"Mohon juga melakukan pengawasan terhadap distribusi logistik yang akan diterima KPPS. Awasi juga distribusi surat pemberitahuan untuk memilih," tegas Hery.

Baca juga : Siap-Siap, Dalam Waktu Dekat Warga Dapat Undangan Memilih dari KPU

Hery juga berharap PTPS  melakukan deteksi dan pengawasan terhadap politik uang yang bisa mencoreng citra demokrasi dan menurunkan kualitas demokrasi. (Z-5)