841 TPS di Sulawesi Tengah Masuk Kategori Rawan

Pelabuhan Pantoloan Dongkrak Ekspor Sulawesi Tengah lewat Pelayaran Langsung ke Asia

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 4 Pantoloan mencatat capaian signifikan dalam memperkuat konektivitas logistik Sulawesi Tengah.

7 Korban Longsor Parigi Moutong Ditemukan Meninggal, Operasi Pencarian Ditutup

Tanah longsor terjadi di Desa Tirtanagaya, Parigi Moutong, pada Sabtu, 21 Juni 2025 pukul 17.06 WITA.

Sulteng Evaluasi Program Stunting agar Lebih Tepat Sasaran

WAKIL Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido menyampaikan keprihatinannya atas masih tingginya angka stunting, meski ekonomi daerah menunjukkan tren positif.

Transmigran Sigi Kembangkan Bawang Batu Menjadi Bawang Gurih

"Produk ini menjadi salah satu kebanggaan daerah dan memiliki peluang besar untuk berkembang lebih luas lagi hingga nasional,"

Gubernur Sulteng: Stop Seremonial Wisuda Sekolah PAUD dan SD yang Bebani Orangtua

GUBERNUR Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan pentingnya mengutamakan esensi pendidikan yang edukatif dan inklusif, bukan sekadar seremoni yang justru membebani orangtua.

Perempuan Harus Hadir Menyuarakan Regulasi Penyiaran di Sulawesi Tengah

Hal tersebut adalah sebagai bentuk mengakomodasi kehadiran perempuan untuk menjadi bagian penting dalam memberikan edukasi siaran sehat dan bermanfaat bagi perempuan.

Pengamat : Keputusan Pemilu Lokal dan Nasional Harusnya oleh DPR

PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR

Pakar HTN:  Alih-Alih Persoalkan Putusan MK, Parpol Seharusnya Patuh pada Konstitusi

Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

Soal Keputusan MK Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, AHY: Utamakan Demokrasi yang Sehat dan Berkualitas

AHY menyebut keputusan MK itu akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat.

Pakar Hukum: Putusan MK yang Pisahkan Pemilu Pusat dan Daerah Tidak Bertentangan dengan UUD 45

Titi meminta kepada DPR untuk tidak membenturkan antara Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dengan putusan konstitusionalitas pemilu serentak nasional dan daerah.

Respons Putusan MK, KPU RI akan Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.

Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Jadi Solusi Salah Satu Masalah Krusial

KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.

Etika Mengelola Lingkungan

Pulihnya Kepercayaan pada MK

Krisis Kepala Sekolah: Otonomi Kebablasan?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting