Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Sulawesi Tengah menyebut ada 841 tempat pemungutan suara (TPS) yang masuk kategori rawan pada saat gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Personel gabungan pun disiapkan untuk melakukan pengamanan.
“TPS yang rawan itu tersebar di seluruh wilayah Sulteng,” ujar Kepala Biro Operasi Polda Sulteng Ferdinan Maksi Pasule di Palu, Sulteng, Minggu (4/2).
Secara rinci, Ferdinan menjealskan kategori sangat rawan adalah adalah TPS yang berada di daerah yang sulit ditempuh. Kemudian, kategori daerah rawan adalah daerah yang pernah punya histori konflik atau berpotensi konflik, seperti di Kabupaten Poso dan beberapa kabupaten lainnya.
Baca juga : Lawan Kecurangan, Timnas Amin Terapkan Saksi Berlapis
“Sedangkan kalau kurang rawan itu situasinya cukup kondusif,” tuturnya.
Ferdinan menambahkan, untuk memberi pengamanan di 841 TPS itu, Polda Sulteng akan kembali menurunkan 3.303 personel gabungan.
“Seluruh personel itu nantinya akan melaksanakan pengamanan di saat pencoblosan dimulai hingga berakhir perhitungan di TPS,” imbuhnya.
Baca juga : Simpul Relawan Anies Baswedan Deklarasi Kawal TPS
Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Djoko Wienartono menambahkan, sebelumnya 1.677 personel yang tergabung dalam Satgas Operasi Mantap Brata Tinombala lebih dulu telah diturunkan.
Mereka bertugas mengamankan pelaksanaan kampanye dan kegiatan lain khususnya pengamanan logistik Pemilu 2024.
"Ribuan personel itu mulai bertugas per 1 Januari 2024,” ungkapnya.
Baca juga : Warga Sumbar Diajak untuk Sukseskan Pemilu 2024
Djoko mengatakan, dalam pengamanan ini, Polri juga mendapatkan dukungan personel dari TNI. Bantuan TNI tersebut juga sudah sejak tahapan awal pemilu di 2023. (Z-11)
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
HUJAN deras mengguyur Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Minggu (11/1). Curah hujan tinggi membuat empat desa tergenang.
CIFOR-ICRAF Indonesia bersama Kelompok Kerja Solutions for Integrated Land and Seascape Management in Indonesia (Pokja SOLUSI) Sulawesi Tengah menggelar konsultasi publik.
Filosofi siaga sebelum bencana harus menjadi budaya kerja sekaligus budaya hidup
ATLET asal Sulawesi Tengah, Brigpol Akyko Micheel Kapito, dipastikan memperkuat tim nasional Teqball Indonesia pada Sea Games Thailand 2025.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido, mendorong para dokter umum di Sulteng melanjutkan pendidikan dokter spesialis melalui Program Beasiswa Berani Cerdas.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved