Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
INDEKS Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) enam daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan masih rendah dari target tahun 2022. Masifnya degradasi lahan dan bencana ekologis menjadi masalah utama dihadapi Kalsel.
Hal ini terungkap dalam kegiatan diskusi publik menjelang tutup tahun 2023 yang digelar Walhi Kalsel, kemarin. Diskusi bertema Perkembangandan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Sumber Daya Alam Melibatkan Peran Seluruh Elemen ini diisi narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel dan akademisi Prof Luthfi Fatah.
"Beberapa indeks telah menunjukan peningkatan dan mencapai target. Secara umum IKLH meningkat sebesar 0,94, terdiri dari Indeks Kualitas Udara (IKU) meningkat sebesar 0,37, Indeks Kualitas Lahan meningkat sebesar 0,26, Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) meningkat 7,97. Namun Indeks Kualitas Air (IKA) yang mengalami penurunan sebesar 0,12," ungkap Muhammad Saleh, Kasi Perencanaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kalsel.
Baca juga: Walhi: Klaim Jokowi di COP28 Manipulasi dan tidak Sesuai Kenyataan
Ada enam daerah dari 13 kabupaten/kota di Kalsel yang belum mencapai target IKLH tahun 2022. Keenam daerah itu Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Banjarmasin.
Profesor Luthfi Fatah, mempertanyakan apakah limpahan SDA di Kalsel merupakan sebuah anugerah atau kutukan. "Problematikanya adalah apakah sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah? Dalam penelitian saya, khususnya sektor batubara hanya sekitar 11% dapat dimanfaatkan masyarakat Kalsel," tuturnya.
Baca juga: Biosystems Gandeng Grand Sahid Jaya Jalankan Program Green Sustainability
Faktor lain yang menjadi persoalan lingkungan yaitu eksternalitas dalam pemanfaatan sumber daya alam. Eksternalitas adalah dampak suatu kegiatan produksi oleh satu pihak yang harus dipikul atau diterima oleh pihak lain yang tidak terlibat dalam proses produksi.
Banyak yang tidak bernilai pasar, sehingga tidak dihitung. Sumber daya alam dan jasa lingkungan cenderung under value, eksploitasi yang cenderung berlebihan dan membuat lingkungan rusak dan pembangunan terhenti karena sumber daya alam terkuras.
Kisworo Dwi Cahyono, Direktur Eksekutif Walhi Kalsel menyebut setidaknya ada tiga kasus konflik sumber daya alam dan lingkungan di Kalsel. Di antaranya kasus longsornya jalan Trans Kalimantan Kilometer 171 akibat aktivitas tambang di Tanah Bumbu, kasus banjir di Kecamatan
Jejangkit, Barito Kuala dengan perusahaan sawit, dan kasus sengketa lahan tambang batubara yang mengakibatkan satu orang warga terbunuh juga di Tanah Bumbu.
Kondisi tersebut juga memperlihatkan kekuasaan korporasi seperti setara dengan negara. Sebab upaya hukum yang dilakukan terlihat tidak signifikan dan sangat tumpul. "Kita seperti tidak benar-benar bernegara, padahal kita ini bukan negara kesatuan republik investor tetapi negara kesatuan republik Indonesia," tegas Kisworo, Senin (11/12). (Z-3)
KUALITAS udara dalam ruangan memiliki dampak besar terhadap kesehatan dan produktivitas kerja. Bahkan ada riset yang menyebutkan udara kotor dalam ruangan lebih berbahaya daripada di luar.
ANGGOTA Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mendorong peningkatan frekuensi modifikasi cuaca di wilayah rawan, percepatan penanganan titik api, serta evaluasi berkala
Kualitas udara Jakarta tercatat berada pada urutan kedua sebagai kota paling berpolusi di Indonesia, setelah Tangerang Selatan, Banten dengan poin 191.
Kualitas udara Jakarta bukan hanya soal isu lingkungan, tapi juga soal kesehatan publik dan stabilitas ekonomi di wilayah urban.
Tanaman bukan sekadar elemen dekoratif, tetapi juga bagian dari solusi untuk kesehatan, kualitas udara, pangan sehat, dan ruang hidup yang lestari.
Menteri LHK, Hanif Faisol Nurofiq, meninjau langsung operasional instalasi pengolahan limbah cair berteknologi Integrated Fixed-film Activated Sludge (IFAS) di kawasan Jababeka
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah masih bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan.
Kegiatan industri ekstraktif seperti pertambangan dapat menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan apalagi jika dibarengi dengan hilangnya kekayaan biodiversitas.
"Karena Pulau Gag masuk dalam kategori pulau kecil, kegiatan penambangan bukan kegiatan yang diprioritaskan, serta dilarang sebagaimana Pasal 1 angka 3, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf K,"
Walhi sebut pertambangan, baik yang berizin maupun tidak akan berdampak pada manusia dan lingkungan. Hal itu disampaikan merespons tambang nikel di Raja Ampat
MANAJER Kampanye Pelaksana Hutan dan Pertanian Walhi, Uli Artha Siagian, mengatakan bahwa tambang di Raja Ampat merupakan gambaran dari sebagian besar pulau-pulau kecil dan pesisir.
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melaporkan 47 korporasi perusak lingkungan dan juga terindikasi melakukan korupsi sumber daya alam (SDA) ke Kejaksaan Agung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved