Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Anggota komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti persoalan penyakit malaria dan demam berdarah yang menjadi endemi di Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, aspek kesehatan ini menjadi penting sebab kesehatan menjadi kunci keberhasilan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sehingga, ia berharap persoalan kesehatan itu tidak mengganggu investasi terutama dari negara maju.
"Negara maju itu ketika (datang) ke Indonesia selalu masalah kesehatan yang dipertanyakan. Persoalan kesehatan masih kerja keras ya terutama untuk malaria dan demam berdarah tapi sekarang sudah mulai menurun. Karena ini penyakit endemik musiman apalagi musim penghujan maka Pemprov Kaltim harus betul serius terutama lagi kesehatan para pekerja yang ada di Kaltim,” kata Edy Wuryanto kepada Parlementaria di sela-sela Kunjungan Kerja komisi IX DPR di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (8/12).
Baca juga: Eks Menteri PPN Klaim IKN Adalah Mimpi Presiden Terdahulu
Diketahui, penyakit malaria dan deman berdarahh menjadi endemik di Provinsi Kalimantan Timur. Bahkan, di tahun 2022 sempat terjadi kejadian luar biasa ( KLB) dua kali. Karena itu, menurutnya, Provinsi Kaltim harus lebih serius dalam mengatasi demam berdarah.
Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyambut baik upaya dari pemerintah Kaltim bersama Kemenkes dalam meminimalisir persoalan kesehatan masyarakat Kaltim. Yaitu, melakukan pencegahan dengan pilot project nyamuk Wolbachia yang merupakan salah satu teknologi biologis untuk pengendalian nyamuk demam berdarah.
"Saya apresiasi pada pemerintah Kaltim yang juga ikut bagian dari pilot project untuk menekan nyamuk aedes aegypti dengan nyamuk Wolbachia. Saya kira itu akan menjadi terobosan baru di dalam menurunkan angka penyakit demam berdarah di provinsi kalimantan timur,” tutupnya. (S-3)
Pembangunan IKN menerapkan konsep sustainability modern secara komprehensif,
Ini bentuk kepercayaan kepada Pos Indonesia untuk ambil bagian dalam menyukseskan pembangunan IKN
Kontribusi PosIND itu diakui Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Achmad Jaka Santos Adiwijaya
Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp87 miliar.
Rano membeberkan setelah ibu kota pindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Jakarta harus menyiapkan dan merencanakan pondasi baru
PEMPROV DKI Jakarta akan segera melakukan pencetakan ulang KTP elektronik (e-KTP) bagi warga Jakarta.
Puluhan petani yang tergabung dalam Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) se Kalimantan Timur melakukan aksi unjuk rasa.
Banyak pihak yang mengkhawatiran proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Pasalnya proyek ini rentan menjadi lahan korupsi.
Hal tersebut terjadi karena Jakarta menjadi tempat padat penduduk yang penuh dengan polusi dan air yang tercemar.
Kualitas udara di wilayah Jakarta dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berada pada level sedang.
Pengamat perkotaan Nirwono Joga berpendapat, banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan Jakarta agar totalitas menjadi kota bisnis baik secara regional maupun global
"Jadi gedung pemerintah di Jakarta dikomersialkan, disewakan jangka panjang dan uangnya dipakai untuk di sana," ungkapnya kepada Media Indonesia, Minggu (23/1).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved