Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
UPAH Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Tengah telah ditetapkan sebesar Rp2.736.698. UMP 2024 ini naik 5,28 % atau setara Rp137.152 dibandingkan UMP 2023 sebesar Rp2.599.546.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Arnold Firdaus mengatakan, penetapan ini telah dilakukan melalui rapat Dewan Pengupahan di kantor Disnakertrans Senin (20/11) lalu.
“Jadi UMP Sulteng ditetapkan Rp2.736.698. Alhamdulillah ada penaikan Rp137.152,” terangnya di Palu, Rabu (22/11).
Baca juga : Buruh Tolak UMP 2024, Apindo Kedepankan Dialog Bipartit
Menurut Arnold, penetapan UMP Sulteng 2024 mengacu pada peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.
“Formula penetapan UMP dalam PP tersebut mencakup variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu,” ungkapnya.
Baca juga : Keluhan Warga DKI Soal UMP : Buat Hidup Lajang Saja tidak Cukup
Arnold menyebutkan, penaikan UMP itu patut disyukuri, karena sudah melalui perhitungan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
“Tentu kita berharap seluruh pekerja khususnya buruh di Sulteng menerima dan nyaman dengan upah yang telah kita tetapkan,” tegasnya.
Arnold menambahan, setelah diputuskan besaran UMP Sulteng 2024 selanjutnya akan ditetapkan oleh gubernur Sulteng.
“Setelah ditetapkan gubernur, UMP itu mulai berlaku pada Januari 2024,” tandasnya. (Z-5)
PASANGAN calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR)-Hugua mengajak warga untuk memilih pemimpin yang mementingkan kesejahteraan masyarakat
Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator yang dihitung dari sedikitnya 73.256 kelurahan/desa di 36 provinsi.
"Kedua orang tersebut diduga sebagai pemberi suap sebesar 13% dari nilai kontrak pada oknum pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara terkait pengadaan alat pemeriksa covid-19,"
Billy Mambrasar bertemu dengan mahasiswa Papua di Kendari yang bertujuan mendorong para mahasiswa Papua lebih semangat menuntut ilmu dan meningkatkan kualitas.
Kepala negara ingin memastikan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota turut aktif dalam penanganan covid-19.
Pratikno menyampaikan informasi itu saat bertemu dengan Panitia HPN 2022 dan Pengurus PWI Pusat secara virtual, Selasa (1/2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved