Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
MUSYAWARAH Nasional Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) VIII secara aklamasi menetapkan Anggota Komisi VII DPR RI, Herman Herry sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP HNSI periode 2023-2028.
Sebanyak 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI secara bulat mendukung Herman untuk memimpin HNSI lima tahun ke depan.
Penetapan Herman sebagai Ketum HNSI, Munas VIII HNSI 2023 juga sekaligus menerima laporan pertanggungjawaban pengurus HNSI periode 2018-2023.
“Setelah mendengar dari 34 DPD HNSI dan seluruh pengurus DPC dan berdasarkan dokumen para pengurus DPD, apakah peserta setuju pimpinan HNSI periode 2023-2028 adalah Bapak Herman Herry,” tanya pimpinan sidang, di Hotel Harris Sunset Road, Denpasar, Bali, Jumat (3/11).
“Setuju, HNSI Jaya,” jawab seluruh peserta Munas VIII HNSI dengan riuh.
“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menetapkan Munas VIII HNSI masa bakti 2023-2028 mengesahkan Herman Herry sebagai Ketua Umum terpilih secara aklamasi untuk masa bakti 2023-2028,” lanjut pimpinan sidang.
Selanjutnya, Herman selaku Ketum HNSI terpilih periode 2023-2028 diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan. Pada kesempatan itu, Herman menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pengurus HNSI di tanah air.
“Ini hal yang membanggakan, tapi sekaligus ini menjadi beban dan tanggung jawab. Saat diputuskan tadi oleh pimpinan sidang, saya berdoa kepada Tuhan semoga saya diberi kemampuan untuk bisa memikul amanah ini,” kata Herman mengawali sambutannya.
Baca juga:
> Nelayan Pesisir Jatim Adakan Pelatihan Media Sosial untuk Anak Nelayan
> HNSI Gelar Munas di Bali, Kesejahteraan Nelayan Jadi Pembahasan
Putra asal Nusa Tenggara Timur itu mengatakan, akan berkomitmen untuk berjuang bersama pengurus pusat dan daerah HNSI demi kesejahteraan nelayan di Tanah Air.
“Saya diberi tanggung jawab dan tugas utama saya adalah untuk mensejahterakan nelayan di seluruh Indonesia,” tegas Herman.
Herman menyadari, amanah memimpin HNSI merupakan tantangan baru baginya. Bagaimana tidak, amanah memimpin HNSI tanpa ada kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang, namun tanggung jawab sosial yang cukup berat untuk mensejahterakan nelayan.
“Ini adalah sebuah pengabdian baru bagi saya. Oleh sebab itu saya siap menyerahkan jiwa dan raga saya untuk kesejahteraan seluruh nelayan di Indonesia,” tegas Herman.
Tentu, lanjut Herman, amanah ini berbeda dengan tugasnya sebagai anggota DPR yang mendapatkan kewenangan oleh undang-undang.
“Kalau tanggung jawab diberikan kewenangan itu biasa, tapi tanggung jawab yang tidak diberikan kewenangan itu yang menjadi tantangan,” jelasnya.
Meski demikian, Herman meyakini, kesejahteraan nelayan akan bisa terwujud jika seluruh pengurus HNSI baik tingkat pusat hingga daerah saling mendukung dan bergandengan tangan.
“Tanpa kalian semua, saya bukan siapa-siapa. Saya menjadi kuat kalau seluruh DPD dam DPC seluruh Indonesia saling bergandengan tangan. Kita saling mendorong untuk mensejahterakan seluruh nelayan di Indonesia,” demikian Herman. (Z-6)
Ali Fikri mengatakan belum bisa membeberkan secara detail lantaran pengembangan kasus masih di tahap penyelidikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved