Penjabat Gubernur Sultra Minta Warga Tingkatkan Budaya Sadar Bencana

PENUNJUKAN  Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai tuan rumah peringatan bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) pada 10-15 Oktober harus menjadi momentum untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya PRB dalam pembangunan berkelanjutan.  Demikian dikatakan Penjabat Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto.

"Indonesia merupakan negara yang termasuk rawan bencana. Karenanya kita semua harus mampu mengenali ancamannya, pahami resiko dan tingkatkan budaya sadar bencana yang bisa terjadi kapan saja, agar dapat  meminimalkan dampak sehingga pembangunan terus dapat berlanjut," ujar Andap saat memimpin apel siaga kesiapan peringatan bulan PRB, Rabu (11/10).

Andap menjelaskan tujuan peringatan PRB tahun 2023 adalah untuk membangun kesadaran bersama, membangun dialog, mengembangkan jejaring, serta menjadi pembelajaran bersama pelaku PRB di seluruh Indonesia.

Baca juga: Bupati dan Wali Kota Jawa Timur Diminta Siapkan Mitigasi ...

Dengan terciptanya kesadaran bersama antarpelaku PRB, Andap ingin mengembangkan kemitraan dan menghimpun masukan-masukan demi pembangunan berkelanjutan yang berbasis PRB.

Ia mengatakan pembangunan berkelanjutan berbasis PRB harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menunjukkan kondisi riil, potensi, dan kebutuhan akan antisipasi serta rehabilitasi bencana.

"Pembangunan berbasis PRB tidak bisa didasarkan pada asumsi dan opini. Bantuan teknologi digital membantu pemetaan kondisi riil beserta analisanya dengan lebih cepat dan terukur," tegasnya.

Tahapan selanjutnya adalah menjadikan hasil riset sebagai dasar pengambil kebijakan anggaran dan legislasi. Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Sultra telah memutuskan perubahan APBD dengan menghadirkan sistem pemerintahan daerah berbasis data presisi pada September lalu.

Baca juga: Anak Perlu Dilatih Ambil Keputusan Saat Hadapi Bencana

Selain itu, Provinsi Sultra juga melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan Kementerian Hukum dan HAM untuk membentuk politik legislasi yang mendukung PRB.

"Langkah-langkah yang telah diambil Pemprov Sultra lahir dari kesadaran bahwa pembangunan berkelanjutan hanya mungkin terjadi jika benar-benar tertuang dalam keputusan politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan dalam pemerintahan yang berkekuatan hukum," ujarnya.

Apel siaga itu dihadiri kurang lebih 1.000 orang yang terdiri dari berbagai elemen, yakni TNI, Polri, Basarnas, BPBD Kabupaten/kota se-Sultra, PMI, Taruna Siaga Bencana, unsur Kesehatan, Pramuka serta berbagai kelompok Relawan Bencana. (RR/N-2)