Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) gambut di sejumlah wilayah di tanah air, termasuk Provinsi Kalimantan Selatan. Pembasahan lahan gambut diyakini menjadi solusi permanen untuk mengatasi karhutla.
Setelah beberapa tahun mengalami kemarau basah dimana intensitas kebakaran rendah dan dapat terkendali, tahun 2023 ini El Nino telah mempengaruhi terjadinya kemarau ekstrem yang memicu terjadinya karhutla cukup parah.
Hutan dan lahan gambut di sejumlah daerah seperti Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan kembali terbakar hebat dan menimbulkan kabut asap.
"Karhutla menimbulkan kabut asap yang berdampak pada terganggunya transportasi, kesehatan masyarakat hingga perekonomian. Kondisinya sudah darurat, penanganannya harus bersama-sama, tanggung renteng dan harus segera diatasi," kata Wakil Menteri LHK, Alue Dohong, Selasa (3/10).
Di Kalsel penanganan darurat karhutla di areal gambut dilakukan dengan strategi pembasahan atau penenggelaman gambut yang diyakini dapat menjadi solusi permanen mengatasi karhutla.
"Strategi pembasahan gambut ini, nantinya akan diterapkan di provinsi lain yang gambutnya terbakar," ungkap Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK, Hanif Faisol Nurofiq menambahkan.
Strategi pembasahan kembali gambut dilakukan melalui pembasahan lahan gambut yang mengering akibat alih fungsi, aktivitas masyarakat maupun bekas kebakaran tahun-tahun sebelumnya. Pembasahan akan meningkatkan tinggi muka air kawasan lahan gambut seperti semula.
Dikatakan Hanif, strategi pembasahan gambut ini dilakukan KLHK bersama Pemprov Kalsel dengan melibatkan semua unsur terkait. Pihaknya menargetkan aksi pembasahan gambut ini mencakup 2.000 hektare lebih areal hutan lindung dan kawasan area penggunaan lain (APL) di wilayah ring satu kawasan Bandara Syamsudin Noor, Kota Banjarbaru.
"Kita targetkan aksi pembasahan ini selesai dalam dua minggu untuk penanganan jangka pendek dan adapula penanganan jangka panjang agar kebakaran tidak berulang. Ini yang disebut solusi permanen," ujar Hanif.
baca juga: Kementerian LHK Turun Langsung Tangani Karhutla di Kalsel
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizalie Anwar menegaskan upaya penanganan darurat Kahutla melalui strategi pembasahan gambut juga akan melibatkan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan.
"Karhutla tahun ini cukup parah, terutama di kawasan ring satu bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru. Ini menjadi prioritas utama kita," tuturnya.
Sejak beberapa hari terakhir penanganan darurat kebakaran gambut telah dilakukan secara masif pada blok-blok lahan gambut terbakar. Target jangka pendek pembahasan adalah penambahan pompa air, jaringan perpipaan, tandon, alat berat serta sumber daya personil di lapangan untuk pembasahan.
Sementara untuk penanganan jangka panjang berupa pembangunan sumur bor, embung dan saluran air (kanal) yang terhubung dengan saluran irigasi untuk tata kelola air di kawasan gambut. (Denny S/DY)
Lebih lanjut, dia mengatakan baik Mulyono maupun Venasius Genggor kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak.
GAGASAN gentengisasi yang dilontarkan Presiden RI Prabowo mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan.
Pembangunan kanal yang tidak memperhatikan lapisan pirit memicu oksidasi yang menghasilkan asam sulfat.
Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.
OTT tersebut merupakan yang keempat bagi KPK selama 2026, dan yang kedua secara khusus di lingkungan KPP pada tahun ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved