Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) turun langsung membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, seiring semakin parahnya kondisi karhutla di wilayah tersebut.
Minggu (1/10) petang, Wakil Menteri LHK Alue Dohong didampingi Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hanif Faisol Nurofiq, Dirjen PPI dan Dirjen KSDAE memimpin rapat koordinasi penanganan darurat Karhutla di Kalsel. Kegiatan yang dikuti Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Korem 101/Antasari, Polda Kalsel serta instansi terkait lainnya ini dipusatkan di Posko Karhutla Kelurahan Guntung Damar Banjarbaru.
Wamen LHK dan Dirjen Planologi ambil bagian memadamkan kebakaran lahan gambut di kawasan Guntung Damar dan Hutan Lindung Liang Anggang. Pemadaman dilakukan hingga malam hari.
Baca juga : Hujan Buatan Diintensifkan di Sumatra Selatan
"Ini kondisi emergency, prinsipnya kita kerja bareng, mobilsasi semua sumber daya yang ada, tenaga, peralatan dan semuanya. Polanya pemadaman di darat dan dikombinasikan water bombing," tegas Alue Dohong.
Lebih jauh dikatakan Alue Dohong yang sebelumnnya memimpin pemadaman karhutla di wilayah Pulang Pisau, Kalteng. Kementerian LHK akan melakukan TMC di sejumlah daerah darurat karhutla termasuk Kalsel.
Baca juga : Ratusan Sumur Bor di Kalsel Dalam Kondisi Rusak
"Jangan ada saling menyalahkan, bagaimana yang penting transportasi, kesehatan masyarakat. Saya perintahkan pejabat KLHK jangan pulang ke Jakarta sebelum karhutla teratasi," kata Wamen.
Dirjen PTKL Hanif Faisol Nurofiq mengatakan dalam rakor penanganan karhutla ini dibahas upaya penanganan permanen karhutla di Kalsel, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
"Saat ini kondisi karhutla di Kalsel sudah sangat parah, udara sudah sangat tidak sehat di wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru dengan serangan ISPA meningkat. Ini harus jadi perhatian serius dan perlu langkah percepatan penanganannya," kata Hanif.
Hanif menambahkan, KLHK akan mendukung penuh strategi penanganan darurat Karhutla di Kalsel. Adapun langkah yang akan dilakukan segera antara lain melakukan kajian type lahan mineral dan KHG untuk penanganan berbeda karhutla, dimana gambut hanya dapat dipadamkan melalui perendaman.
Gambut yang sudah kering akan jadi bahaya laten dan permanen rawan karhutla. Water bombing lebih efektif untuk lahan mineral sehingga perlu dialihkan. "Perlu ada peta detail penanganan karhutla di Kalsel. Survey daerah gambut dan identifikasi detail lokasi penanganan, penambahan pos-pos untuk pompa apung dan pasukan satgas darat," tambah Hanif
Untuk langkah jangka panjang akan dilakukan survey pemetaan bersama Balai Wilayah Sungai dan PUPR untuk pembangunan infrastruktur penanganan karhutla seperti pembangunan saluran irigasi dan embung di lokasi gambut kering. (Z-5)
Bantuan tersebut akan diajukan ke pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
BMKG Stasiun Pekanbaru mendeteksi lonjakan signifikan titik panas di Provinsi Riau. Hingga Kamis pukul 07.00 WIB, jumlah hotspot tercatat mencapai 160 titik
Manggala Agni Daops Sumatera V/Dumai bersama TNI, Polisi, BPBD Kota Dumai, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) hingga saat ini masih berupaya keras memadamkan karhutla seluas 2 hektare di Riau.
LUAS kebakaran lahan di Kota Pekanbaru dari 1 Januari hingga 29 Januari 2026 nyaris mencapai sembilan hektare (ha), tepatnya mencapai 8,51 ha.
Titik panas atau hotspot yang diduga adanya kebakaran hutan dan lahan (kahutla) bertebaran di sejumlah titik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sejak sepekan.
KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) terus terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung (Babel).
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved