Pemerintah Komit Sejahterakan Masyarakat Papua

PERHATIAN pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua memang tidak main-main. Melalui Dana otonomi khusus dan daerah otonomi baru (DOB), pemerintah pun mendorong semua Pemprov dan Pemkab di Papua untuk melakukan berbagai program yang berorientasi menyejahterakan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Papua misalnya, dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menjadi salah satu provinsi dengan cakupan peserta JKN mencapai 98% jumlah penduduk pada 2023.  

"Ini menandakan bahwa Provinsi Papua mendukung penuh adanya Program JKN.  Jumlah cakupan tersebut juga telah menumbuhkan kesadaran pentingnya gotong royong dalam memelihara dan menjaga kesehatan bersama,” kata Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Suzana Wanggai dalam sambutannya mewakili Penjabat Gubernur Provinsi Papua.

Baca juga: Ini Langkah Pemerintah Tangani Wabah Kekeringan di Papua Tengah

Ia menyebut tanggungjawab pemeliharaan kesehatan tidak hanya tugas pemerintah, tapi juga  menjadi tanggung jawab dan kebutuhan bersama.  Untuk itu, Pemprov  butuh dukungan demi melancarkan transformasi layanan mutu BPJS Kesehatan serta memudahkan dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

"Saya atas nama Pejabat Gubernur Provinsi Papua, juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bersama-sama telah  mendukung Program JKN dan berharap BPJS Kesehatan dapat terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua,” ujar  Suzana 

Bukan hanya di bidang kesehatan, Provinsi Papua juga menyiapkan program renovasi rumah agar menciptakan rumah layak huni.  Untuk itu tim PUPR Provinsi Papua tengah melakukan Sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kegiatan ini juga didampingi Bhabinkamtibmas Polres Keerom, Bripka Ratman.

"Khusus di Kabupaten Keerom bahwa alokasi rehabilitasi rumah sebanyak 320 unit dan Kampung Asyaman mendapatkan 49 unit. Untuk bantuan rehab rumah dari kementrian memberikan anggaran setiap KK sebesar Rp23,5 juta," jelas Staf PUPR Provinsi Papua, Ria.

Pada bagian lain, Provinsi Papua Barat Daya bertekad meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Papua. Untuk itu  memfasilitasi para lulusan sekolah menengah atas atau kejuruan untuk menjalani sekolah vokasi di Jepang.

Hal itu diutarakan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya Adrian Howai di Sorong. "Kita sedang membuka pendaftaran khusus bagi tamatan SMA/SMA OAP yang kondisi ekonomi lemah untuk diakomodasi lewat Bisgemas," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, Adrian Howai.

"Nanti mereka setelah tamat akan kembali untuk membangun Papua Barat Daya sesuai dengan keahlian masing-masing," ujar Adrian.

Adrian menerangkan bahwa 60 peserta yang lolos seleksi ini akan mengikuti pembekalan selama enam bulan, di fasilitas milik Yayasan Bejana Kasih Bumi Papua di Yogyakarta. Para peserta akan menjalani pendidikan vokasi yang mencakup bidang keperawatan, pengecoran, industri, konstruksi, perawatan mobil, bisnis akomodasi, pertanian, perikan, serta jasa makanan dan restoran. (RO/A-1)