Kalsel belum Siap Terapkan Kebijakan Kendaraan Listrik

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengakui belum siap menerapkan kebijakan penggunaan kendaraan listrik karena belum terbangunnya ekosistem untuk itu secara menyeluruh.

Hal itu dikemukakan Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Kalsel, Nurul Fajar Desira, Senin (21/8). "Pada prinsipnya kita mendukung kebijakan kendaraan listrik ini, namun harus kita akui kita belum siap. Kita masih jauh tertinggal dari negara lain," ungkapnya.

Menurut Fajar Desira, di DKI Jakarta pun penerapan kendaraan listrik baik kendaraan pribadi maupun angkutan massal belum berjalan dengan baik. Terlebih di daerah seperti Kalsel yang menghadapi banyak kendala.

Ekosistem kendaraan listrik mencakup sejumlah aspek, antara lain infrastruktur pengisian daya, pasokan kendaraan listrik, pasokan baterai dan komponen kendaraan listrik, kesadaran masyarakat hingga kebijakan insentif dari pemerintah untuk percepatan penerapan kendaraan listrik. "Pembangunan ekosistem adalah hal yang penting," tuturnya.

Di sisi lain kendaraan listrik memiliki sejumlah keunggulan seperti melindungi dan mengurangi pencemaran udara (polusi) juga penghematan serta kesiapan menghadapi semakin berkurangnya sumber energi minyak dan gas di masa depan.

Kalsel sendiri baru memulai kebijakan angkutan massal bus trans Banjarbakula yang menghubungkan sejumlah kabupaten/kota. Trans Banjarbakula masih mengandalkan penggunaan BBM.

Sementara untuk kendaraan listrik perkembangannya masih terkendala. Beberapa stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) telah dibangun sejak akhir 2022 baik di kawasan perkantoran PLN maupun
Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel di Banjarbaru. (Z-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Budi Ernanto