PPDB SMA di Jawa Tengah masih Sarat Masalah

PENERIMAAN  Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri di Jawa Tengah TA 2023 masih menyisakan masalah. Jalur zonasi dan terbatasnya sekolah
negeri khususnya SMA jadi sorotan.

Penerapan jalur zonasi pada PPDB dari tahun ke tahun masih menimbulkan polemik.

Sejumlah orang tua siswa mengeluhkan terbatasnya pilihan SMA negeri dalam zonasi. Bahkan, ada salah satu kecamatan yang tidak punya  SMA/SMK Negeri.

"Sebenarnya area blank spot punya hak 12% ke sekolah terdekat. Hanya
saja karena terbatasnya  daya tampung tidak semua siswa bisa diterima," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Uswatun
Hasanah di Semarang, Selasa (4/7).

Selain terbatasnya daya tampung, lanjut dia, jumlah kelulusan tahun
ini bertambah sekitar  sebelas ribu siswa. Tahun ini juga sudah ditambah 120 rombongan belajar. "Solusinya bagi anak didik yang tidak
tertampung bagi yang mampu secara finansial bisa langsung ke swasta," tambahnya.

SMA swasta

Sementara itu wilayah Kecamatan Tembalang, hanya ada satu SMA Negeri yakni SMAN 15. Namun karena pertimbangan jarak tempuh yang cukup jauh, sejumlah orangtua siswa memilih mendaftarkan anaknya di SMAN 4 dan SMAN 9 yang zonasinya berada di Kecamatan Banyumanik.

"Anak saya daftarkan di SMAN 9 karena lebih dekat dengan rumah di banding SMAN 15. Namun zonasi di SMAN 9 lebih mengutamakan siswa terdekat di wilayah Banyumanik. Ya mau bagaimana lagi," ujar Budiono, orangtua murid.

Oleh karena itu, diharapkan pemerintah  bisa menambah SMA Negeri di
Tembalang. "Jika zonasi masih diberlakukan biar ada pilihannya dan
terakomodasi," ujarnya.

Lain halnya Vita, warga Karangrejo Gajahmungkur. Dia memilih mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta. "Anak saya tidak ikut
PPDB karena di Gajahmungkur tidak ada SMA negeri. Langsung saya daftarkan ke sekolah swasta."

Menurut Anggota DPRD Jateng Masruhan Samsuri perlu penambahan SMA negeri di beberapa daerah yang jumlahnya masih sangat kurang. "Kalau dari segi jumlah SMA negeri memang tidak sebanding dengan
sekolah menengah pertama negeri," katanya.

Kabid Penerimaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Syamsudin Isnaini menyebut masih ada 200 kecamatan yang belum
memiliki SMA/SMK negeri. Fi Jawa Tengah ada  17 kecamatan yang sama sekali tidak ada sekolahnya, baik SMA negeri, SMK negeri maupun swasta. (N-2)