Perlu Keseriusan untuk Memajukan Pendidikan

SETELAH 78 tahun Indonesia merdeka, persoalan anak-anak putus sekolah tidak pernah tuntas. Begitu pun terjadi di Provinsi Riau, negeri penghasil minyak bumi dan gas (migas), dan kelapa sawit terbesar di Tanah Air. Anggota DPR pemilihan Riau Achmad kepada Media Indonesia mengatakan pendidikan yang menjadi hak dasar warga negara di Riau harus serius dilaksanakan.

"Solusi anak-anak putus sekolah di Riau yakni program wajib belajar 12 tahun harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Harus serius untuk mengatasinya," kata Achmad yang juga mantan Bupati Rokan Hulu (Rohul) dua periode kepada Media Indonesia, Senin (5/6).

Achmad menjelaskan, setiap kepala daerah yaitu Gubernur dan para Bupati/Wali Kota di Riau harus memilki poltical will untuk menyelesaikan persoalan anak-anak putus sekolah. Sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkot) musti dikuatkan dari mulai mengindentifikasi hingga mengatasi masalah anak putus sekolah.

Baca juga: Merdeka Belajar Penuhi Cita-Cita Luhur Ki Hadjar Dewantara

"Harus ada political will para kepala daerah untuk menuntaskan masalah anak-anak putus sekolah. Seperti memberikan perhatian berupa insentif terhadap sekolah-sekolah swasta apalagi yang berbasis sekolah agama. Sebab saat ini terjadi ketimpangan di sekolah agama padahal kecenderungan orangtua saat ini menginginkan anak-anaknya sekolah agama," jelas Achmad.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah harus mendampingi para orang tua dengan orangtua asuh tentang pentingnya sekolah 12 tahun. Apalagi sekolah negeri telah digratiskan dan dibantu dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada setiap kabupaten dan kota.

Kemudian, katanya, memanfaatkan program CSR perusahaan di Riau untuk mengatasi masalah anak-anak putus sekolah. Pasalnya, Riau sebagai daerah kaya sumber daya alam mempunyai banyak perusahaan multinasional dan
nasional yang beroperasi di wilayahnya.

Baca juga: Sudah Saatnya Ada Grand Design untuk Pendidikan Vokasi

"Sehingga tidak alasan lagi untuk tidak sekolah. Orangtua hanya tinggal memberi makan dan menyediakan seragam anak," tukas Achmad.

Achmad juga menyoroti perlunya perhatian bersama terhadap nasib sekolah swasta khususnya sekolah agama yang bergantung kepada dana yayasan. Sedangkan pada sekolah negeri para guru telah diprioritas menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Saat ini terjadi ketimpangan dimana anggaran APBN 2023 untuk sekolah agama sangat minim. Dari Rp600 triliun dana pendidikan cuma sebesar 5% atau sekitar Rp52 triliun alokasi untuk sekolah agama. Padahal kenyataannya saat ini para orang tua lebih memilih memasukkan anak-anaknya ke dalam sekolah agama karena takut dengan perkembangan modernisasi yang dapat menjerumuskan anak. Selain itu, mutu sekolah agama terbukti lebih baik dibandingkan sekolah negeri seperti sekolah agama MAN di Serpong yang lulusannya kerap diundang ke perguruan tinggi di luar negeri atau negara-negara eropa," tutur dia. (Z-6)