Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran tetap melantik dua penjabat (Pj)
Bupati Barito Selatan dan Kotawaringin Barat walau diwarnai aksi demo
penolakan. Aksi dilatarbelakangi kedua pejabat itu bukan berasal dari putra daerah, tapi pejabat di Kementerian Dalam Negeri.
Pelantikan dua penjabat bupati ini dilakukan di Aula Jayang Tingang
Kantor Gubenur Kalteng yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian dari
Polresta Palangka Raya, Rabu (24/5).
Gubenur Sugianto melantik dan mengambil sumpah Pj Bupati Barito Selatan Deddy Winarwan yang sebelumnya menjabat Direktur
Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri. Budi Santoso yang sebelumnya menjabat Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Keuangan Kemendagri dilantik sebagai Pj Bupati Kotawaringin Barat.
Sugianto mengatakan pelantikan ini merupakan amanah dari pemerintah pusat dan dirinya yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. "Kami sempat menunda pelantikan yang seharusnya dilakukan pada Senin (22/5), karena saat itu situasinya kurang kondusif karena adanya penolakan pelantikan."
Dia menambahkan pada, Selasa (23/5), dirinya bersama Forkompinda sudah menerima aspirasi masyarakat. Keluhan warga dijanjikan akan disampaikan ke Mendagri.
Sementara itu tuntutan Masyarakat Perduli Pemimpin Putra Daerah (MP3D)
yang berunjuk di Kantor Gubernur Kalteng adalah menolak pelantikan
Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Barito Selatan (Barsel) dan Kabupaten
Kotawaringin Barat (Kobar).
"Di Kalteng ini banyak sekali putra-putra daerah yang berkompeten untuk
menjabat sebagai Pj Bupati. Karena itu kami menolak jabatan Pj Bupati
diisi oleh putra dari luar Kalteng. Namun kami tidak anarkis dan kami
menyerahkan berkas Aspirasi kami ke Presiden malalui Staf Khusus
Kemendagri RI," kata Koordinator lapangan MP3D, Ingkit Djaper. (N-2)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pengunduran diri dari 40 penjabat kepala daerah
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Bawaslu semestinya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Kemendagri agar Pj bisa terjaga netralitasnya
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Peristiwa tersebut harus menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak, terutama dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di wilayah dengan kondisi geografis rawan.
KPK dijadwalkan akan memberikan keterangan resmi mengenai konstruksi perkara dan status hukum para pihak melalui konferensi pers yang akan digelar dalam waktu dekat.
KPK memiliki aturan main 1x24 jam dalam OTT. Status hukum pihak terjaring akan ditetapkan dalam waktu tersebut.
Pejabat publik harus memperhatikan komunikasi politik yang sensitif terhadap masyarakat.
Kegiatan anjangsana Bupati dan Wakil Bupati ke mantan Bupati Klaten, Sunarno dan Sri Mulyani, dilakukan Sabtu (26/7).
Menurut Bupati OKU Timur Lanosin, retret ini memberikan wawasan mendalam mengenai kebangsaan dan kenegaraan yang akan menjadi bekal penting dalam kepemimpinannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved