Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly melantik Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kepulauan Bangka Belitung Harun Sulianto, sebagai Pengganti Antar Waktu Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Bangka Belitung.
Yasonna H Laoly mengatakan, Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berperan penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, sehingga ada kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat.
Notaris juga diminta untuk melakukan pelaporan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dan berperan sebagai garda terdepan untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).
Baca juga : Surya Paloh dan Anies Baswedan akan Kunjungi Bangka Belitung
“MPWN dan MKNW harus saling bersinergi, laksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan dengan baik dan jujur,” ucap Yasonna, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/5).
Yasonna berpesan kepada notaris untuk bertindak profesional, menjaga marwah, harkat dan martabat. Sehingga dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca juga : Kakanwil Kemenkumham Babel Serahkan Remisi Idul Fitri di Lapas Sungailiat
Harun Sulianto mengaku berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk dapat menjadi MPWN dan MKNW.
"Kepercayaan ini merupakan amanah dan saya akan laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab," ungkap Harun Sulianto.
Turut hadir dalam pelantikan tersebut dari Kemenkumham Bangka Belitung Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Eva Gantini, Kepala Subbidang Administrasi Hukum Umum (AHU) M. Bangbang, Akademisi Hasmonel dan Analis Hukum Imam Rokhayani. (RO/Z-5)
DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan Ekspos dan Pemusnahan Barang Bukti Hasil Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.
DJKI dan Uni Eropa melalui EUIPO gelar workshop bahas tantangan penegakan hukum kekayaan intelektual di pasar fisik dan daring untuk wujudkan perdagangan sehat.
DJKI Kemenkumham rekomendasikan 41 situs ditutup karena terbukti langgar hak cipta. Langkah ini perkuat perlindungan karya kreatif di ranah digital.
Pemerintah Indonesia ajukan proposal hukum internasional ke WIPO untuk tata kelola royalti dan publisher right demi ekosistem musik dan media yang lebih adil.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI resmi menetapkan Prolegnas Prioritas 2026 dengan 67 RUU.
Menurut Dhani, komposer kerap tak mendapatkan haknya.
KPK masih membuka peluang memanggil lagi mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.
KPK menegaskan status pencegahan ke luar negeri mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly didasari kajian hukum yang kuat.
PENCEKALAN Yasonna Laoly, disebut menjadi pukulan beruntun bagi PDIP. Pencekalan untuk Yasonna, dan ditambah penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
PENCEKALAN terhadap mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus kader PDI Perjuangan (PDIP), Yasonna Laoly, dinilai sebagai hal yang wajar, tetapi tidak biasa.
PENCEKALAN Yasonna Laoly dapat memperlancar proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Harun Masiku maupun Hasto Kristiyanto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved