Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly melantik Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kepulauan Bangka Belitung Harun Sulianto, sebagai Pengganti Antar Waktu Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Bangka Belitung.
Yasonna H Laoly mengatakan, Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berperan penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, sehingga ada kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat.
Notaris juga diminta untuk melakukan pelaporan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dan berperan sebagai garda terdepan untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).
Baca juga : Surya Paloh dan Anies Baswedan akan Kunjungi Bangka Belitung
“MPWN dan MKNW harus saling bersinergi, laksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan dengan baik dan jujur,” ucap Yasonna, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/5).
Yasonna berpesan kepada notaris untuk bertindak profesional, menjaga marwah, harkat dan martabat. Sehingga dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca juga : Kakanwil Kemenkumham Babel Serahkan Remisi Idul Fitri di Lapas Sungailiat
Harun Sulianto mengaku berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk dapat menjadi MPWN dan MKNW.
"Kepercayaan ini merupakan amanah dan saya akan laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab," ungkap Harun Sulianto.
Turut hadir dalam pelantikan tersebut dari Kemenkumham Bangka Belitung Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Eva Gantini, Kepala Subbidang Administrasi Hukum Umum (AHU) M. Bangbang, Akademisi Hasmonel dan Analis Hukum Imam Rokhayani. (RO/Z-5)
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
KPK masih membuka peluang memanggil lagi mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.
KPK menegaskan status pencegahan ke luar negeri mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly didasari kajian hukum yang kuat.
PENCEKALAN Yasonna Laoly, disebut menjadi pukulan beruntun bagi PDIP. Pencekalan untuk Yasonna, dan ditambah penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
PENCEKALAN terhadap mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus kader PDI Perjuangan (PDIP), Yasonna Laoly, dinilai sebagai hal yang wajar, tetapi tidak biasa.
PENCEKALAN Yasonna Laoly dapat memperlancar proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Harun Masiku maupun Hasto Kristiyanto.
PDIP sesalkan tidakan KPK yang mengajukan pencekalan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI Yasonna Laoly ke luar negeri atas kasus korupsi Harun Masiku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved