Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 37.761 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Cimahi, Jawa Barat, menerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Setiap KPM mendapat jatah 10 kilogram beras.
Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tita Mariam
mengungkapkan, para penerima bantuan merupakan masyarakat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Kriteria penerima bantuan berasal dari DTKS. Datanya kita terima langsung dari Kementerian Sosial. Kebetulan dibagikannya menjelang lebaran," tambahnya.
Total beras yang dibagikan untuk 37 ribu lebih KPM di Cimahi mencapai 377 ton atau setara 377.610 kilogram. Setiap KPM menerima jatah 10 kilogram beras jenis medium.
"Teknis pembagiannya dari Bulog langsung ke kelurahan sementara teknis di lapangan nanti disesuaikan. Yang pasti harus sampai ke KPM," ujar Tita.
Pj Wali Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan mengaku, pihaknya diberi
target secepatnya agar bantuan tersebut segera diterima masyarakat yang
berhak.
"Kami diberi target supaya bantuan ini diterima masyarakat dalam 3 hari. Tapi kami yakin penyerahan bantuan ini bisa selesai dalam dua hari," katanya.
Menurut dia, secara teknis bantuan pangan dikirim ke semua kelurahan
kemudian dibagikan kepada tiap KPM. Bantuan tersebut akan dibagikan kepada KPM selama tiga bulan terhitung sejak Maret lalu.
"Bantuan bukan hanya saat bulan Ramadan ini saja tapi akan digulirkan selama 3 bulan," ungkap Dikdik.
Dirinya berharap bantuan pangan cadangan yang disalurkan bertepatan dengan momen bulan Ramadan bisa membantu mengurangi beban masyarakat di tengah harga beras yang cenderung masih tinggi.
"Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan bahan pokok," ucap Dikdik. (N-2)
Naiknya CBP menjadi 4 juta ton karena produksi di tahun depan diperkirakan meningkat ketimbang tahun ini.
MENTERI Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman meminta agar persoalan stok beras cadangan pemerintah yang mengalami penurunan mutu dan rusak dilihat secara proporsional
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Sonny T Danaparamita mempertanyakan tingginya harga beras di pasaran. Padahal, stok cadangan beras pemerintah (CBP) tercatat melimpah yakni mencapai 3,9 - 4 juta ton.
Ombudsman RI menduga adanya maladministrasi dalam tata kelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan potensi kerugian negara mencapai Rp7 triliun.
Pemerintah menargetkan hingga akhir Desember 2025 dapat menggelontorkan 1,3 juta ton beras SPHP dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih dalam angka aman. Sebelummya diberitakan beras premium dan medium mulai langka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved