Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
INSPEKTUR Provinsi Sumatra Utara Lasro Marbun menilai kinerja pemprov
selama di bawah kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi sudah jauh labih baik. Sejumlah alasan diungkapkannya.
Lasro mengatakan, sejak Edy Rahmayadi mulai memimpin Sumut pada 2019 hingga saat ini, pemerintah provinsi (pemprov) sudah banyak mengalami perubahan yang lebih baik.
"Banyak capaian-capaian positif yang diperoleh Pemprov Sumut selama
kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah,"
ujarnya saat berbicara di salah satu stasiun radio di Medan.
Adapun capaian-capaian yang telah diraih Pemprov Sumut, menurut dia, salah satunya adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah mencapai level tiga. Kemudian kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga mencapai level tiga.
Status level tiga pun tertera pada indeks pengendalian korupsi. Begitu pun mengenai kepatuhan pelayanan publik yang berada di peringkat lima nasional.
Selama ini, Pemprov Sumut mampu memertahankan prestasi laporan keuangannya dari penilaian BPK. Laporan keuangan Pemprov Sumut sudah delapan kali berpredikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Dulu MCP (Monitoring Center for Prevention) kita nomor 18, sekarang masuk nomor satu. Dulu kepatuhan pelayanan publik kita nomor 28 sekarang nomor 5. Dulu juga orang nggak percaya kita bisa punya e-katalog. Sekarang kita punya e-katalog dengan 52 etalase dengan ribuan produk," paparnya.
Menurut dia, perubahan-perubahan itu memang sudah menjadi tuntutan yang
harus dilakukan pemerintah daerah. Namun perubahan-perubahan itu
akan lebih sulit direalisasikan jika tidak ada komitmen dari pasangan
kepala daerah.
"Gubernur bersama Wakil Gubernur berkomitmen melakukan lompatan dan
perbaikan, dengan cara melakukan evaluasi dan terus evaluasi," tandas Lasro. (N-2)
Selanjutnya, sektor keamanan, sebanyak 83,1% responden menilai baik/sangat baik dan 15,8 persen menilai buruk/sangat buruk.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Pengangkatan Iqbal sebagai Sekjen DPD RI tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2025 tanggal 9 Mei 2025
SEJUMLAH pejabat pimpinan tinggi pratama dilantik Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Rabu (7/5).
Para menteri ini dinilai memiliki kejelasan arah kebijakan, tata kelola yang efisien, serta gaya kepemimpinan yang responsif dan komunikatif.
Selain fokus pada ESG, ABMM berinvestasi dalam inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam menghadapi tantangan industri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved