Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PARA nelayan di Provinsi Kalimantan Selatan mengeluhkan sulitnya
mendapatkan BBM bersubsidi untuk operasional melaut serta minimnya
fasilitas penunjang kegiatan nelayan seperti dermaga dan tempat pelelangan ikan.
"Sejak dulu masalah dihadapi nelayan adalah kuota BBM bersubsidi untuk nelayan yang terbatas sehingga banyak nelayan terpaksa membeli solar di luar SPBN dengan harga tinggi atau mencampur solar dengan oli untuk menghemat biaya," ungkap Zainal, Ketua Ikatan Nelayan Saijaan Kotabaru.
Hal serupa juga disampaikan sejumlah nelayan di hadapan Menteri
Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono saat meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk Nelayan di Desa Aluh-aluh Besar, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar, beberapa waktu lalu.
Para nelayan juga mendesak adanya dukungan dan bantuan pemerintah terkait peralatan tangkap, penambahan kuota BBM dan fasilitas dermaga hingga infrastruktur jalan di kawasan pesisir. Selain itu masih banyak nelayan yang tidak terdaftar atau mendapatkan kartu Pelaku Usaha Perikanan (Kusuka) sehingga otomatis tidak dapat mengakses BBM subsidi
untuk melaut.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Rusdi Hartono,
Minggu (2/4) mengakui masih banyaknya permasalahan yang dihadapi para
nelayan tradisional di Kalsel terutama BBM dan peralatan tangkap yang
memadai. "Ya tentunya ada saja permasalahan dihadapi nelayan di lapangan. Untuk BBM, pemerintah terus membangun SPBU untuk nelayan di sejumlah daerah," ujarnya.
Sebelumnya Wakil Bupati Banjar, Sayed Idrus Al Habsy mengatakan pembangunan SPBN diharapkan mengurangi persoalan kebutuhan dan harga BBM yang selama ini dialami nelayan. "Di Kecamatan Aluh-aluh ini ada
1.430 nelayan, kemudian ada 944 nelayan belum terlayani dan 300-an orang lainnya belum punya kartu Kusuka," ungkapnya.
Di Kalsel berdasarkan data Pertamina Patra Niaga wilayah Kalsel, terdapat delapan SPBN dengan kuota BBM solar subsidi yang disalurkan pertamina sebesar 695 kiloliter perbulan. Pertamina menargetkan
pembangunan dua SPBN baru pada 2023 ini. (N-2)
SERANGAN hari pertama Israel terhadap Iran telah menaikkan harga minyak dunia yang signifikan.
KETUA Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyambut positif ketegasan pemerintah bahwa ojek online (ojol) sebagai penerima BBM subsidi.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya memastikan belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan subsidi BBM untuk ojek online (ojol).
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Muh Harris menekankan pentingnya kajian mendalam dan implementasi yang tepat terkait rencana pemerintah dalam memberikan subsidi BBM
Rencana pencabutan subsidi BBM otomatis membuat harga pertalite dan solar naik mengikuti keekonomian pasar. Harganya tidak akan jauh berbeda dengan BBM nonsubsidi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah terus mematangkan aturan terkait pengetatan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved