Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA nelayan di Provinsi Kalimantan Selatan mengeluhkan sulitnya
mendapatkan BBM bersubsidi untuk operasional melaut serta minimnya
fasilitas penunjang kegiatan nelayan seperti dermaga dan tempat pelelangan ikan.
"Sejak dulu masalah dihadapi nelayan adalah kuota BBM bersubsidi untuk nelayan yang terbatas sehingga banyak nelayan terpaksa membeli solar di luar SPBN dengan harga tinggi atau mencampur solar dengan oli untuk menghemat biaya," ungkap Zainal, Ketua Ikatan Nelayan Saijaan Kotabaru.
Hal serupa juga disampaikan sejumlah nelayan di hadapan Menteri
Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono saat meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk Nelayan di Desa Aluh-aluh Besar, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar, beberapa waktu lalu.
Para nelayan juga mendesak adanya dukungan dan bantuan pemerintah terkait peralatan tangkap, penambahan kuota BBM dan fasilitas dermaga hingga infrastruktur jalan di kawasan pesisir. Selain itu masih banyak nelayan yang tidak terdaftar atau mendapatkan kartu Pelaku Usaha Perikanan (Kusuka) sehingga otomatis tidak dapat mengakses BBM subsidi
untuk melaut.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Rusdi Hartono,
Minggu (2/4) mengakui masih banyaknya permasalahan yang dihadapi para
nelayan tradisional di Kalsel terutama BBM dan peralatan tangkap yang
memadai. "Ya tentunya ada saja permasalahan dihadapi nelayan di lapangan. Untuk BBM, pemerintah terus membangun SPBU untuk nelayan di sejumlah daerah," ujarnya.
Sebelumnya Wakil Bupati Banjar, Sayed Idrus Al Habsy mengatakan pembangunan SPBN diharapkan mengurangi persoalan kebutuhan dan harga BBM yang selama ini dialami nelayan. "Di Kecamatan Aluh-aluh ini ada
1.430 nelayan, kemudian ada 944 nelayan belum terlayani dan 300-an orang lainnya belum punya kartu Kusuka," ungkapnya.
Di Kalsel berdasarkan data Pertamina Patra Niaga wilayah Kalsel, terdapat delapan SPBN dengan kuota BBM solar subsidi yang disalurkan pertamina sebesar 695 kiloliter perbulan. Pertamina menargetkan
pembangunan dua SPBN baru pada 2023 ini. (N-2)
Pemerintah batasi pembelian BBM subsidi maksimal 50 liter per hari untuk mobil pribadi. Bahlil jelaskan alasan dan siapa saja yang terdampak.
Isu kenaikan BBM kembali mencuat setelah beredar SK pembatasan pembelian Pertalite dan solar. BPH Migas minta publik tunggu keputusan resmi pemerintah.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak mengalami perubahan dalam waktu dekat, sebelumnya isu harga bbm pertamina hari ini naik
Pemerintah pastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga Lebaran 2026 meski harga minyak dunia melonjak akibat perang di Teluk. Stok dipastikan aman.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah berpotensi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi apabila lonjakan harga minyak dunia terus berlanjut.
Menko Airlangga Hartarto jamin harga BBM subsidi (Pertalite & Solar) tetap stabil meski konflik Iran-AS memanas. Cek skenario pemerintah di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved