Menteri ATR/BPN Apresiasi Pendekatan Humanis PTPN Group

Holding Perkebunan Nusantara berhasil melakukan optimalisasi aset berupa lahan di Gunung Mas, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang telah diokupasi secara ilegal oleh masyarakat sejak hampir 25 tahun lalu.

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani, menyampaikan, bahwa lahan di Kebun Gunung Mas PTPN VIII, telah diduduki di beberapa titik secara ilegal oleh masyarakat, baik berupa tempat tinggal maupun perkebunan.

“Hari ini, kita sudah pecahkan masalahnya dengan solusi di antaranya, sebagian tanah yang diduduki oleh masyarakat, akan kita berikan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PTPN VIII. Sisanya, untuk pengembangan kawasan wisata alam Eiger Adventure dan fasilitas pendukung lainnya, itu juga akan kita berikan HGB di atas HPL milik PTPN VIII,” ujarnya, saat mendampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Marsekal TNI (Purn)Hadi Tjahjanto, meninjau objek pemulihan aset tersebut, Kamis (30/3).

Abdul Ghani menyampaikan, bahwa saat ini masih ada puluhan hektare luas lahan PTPN Group yang posisinya diokupasi oleh masyarakat. Pihaknya berkomitmen untuk terus berupaya melakukan penyelesaian permasalahan tersebut sebagai wujud optimalisasi aset perusahaan. “Upaya tersebut terus kami lakukan dengan cara-cara yang humanis,” ujarnya.

Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, lanjut Abdul Ghani, penyelesaian masalah okupasi lahan, harus dikoordinasikan dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan stakeholders lainnya. “Saya ingin mengatakan bahwa arahan Bapak Presiden, salah satunya sudah kita kerjakan hari ini, yaitu pendekatan dengan masyarakat secara humanis,” ujarnya.

Pola kerja sama penyelesaian masalah aset yang dilakukan oleh PTPN Group itu, mendapat apresiasi dari Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, karena dinilai sebagai solusi berimbang bagi para pihak. Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya yang bagus dalam menyelesaikan permasalahan aset BUMN.

“Dimana BUMN tidak kehilangan asetnya, masyarakat menerima manfaatnya, termasuk PT Eigerindo Multi Produk Industri (EMPI) juga menerima manfaatnya,” ujar Hadi. Lebih lanjut Hadi mengatakan, bahwa skema penyelesaian masalah tersebut tidak hanya sebagai solusi berimbang, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan di sekitar lahan. “Selain direlokasi, warga yang sebelumnya memiliki lahan pertanian di lahan PTPN VIII, juga dapat bekerja di PT EMPI, terutama dalam pembangunan objek wisata Eiger Adventure Land,” ujar Hadi. (RO/M-3)