Inovasi Putra Papua, Aplikasi Perencanaan dan Pengembangan Desa Berbasis Digital

DIREKTUR Utama Yayasan Kitong Bisa Jouhannes Faidiban mempresentasikan sebuah inovasi proses perencanaan pembangunan desa lewat sebuah aplikasi yang dibesut oleh Yayasan Kitong Bisa di hadapan Presiden Joko Widodo pada acara peresmian Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Jayapura, Papua. 

Dalam paparannya, Johannes, yang akrab disapa Annes, juga menyampaikan dukungan dan kemitraan dengan beberapa perusahaan teknologi dan Kementerian Bappenas, mulai dari tataran konsep hingga saat dalam persiapan implementasi di seluruh Indonesia.

Dalam paparannya, Annes mengungkapkan penggunaan sistem digitalisasi penampungan dan penyaluran aspirasi akan membantu rencana pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. 

Baca juga : KKB Tembak Anggota TNI-Polri saat Tarawih, Kapendam: Aksi Biadab

Dengan demikian, penggunaan anggaran dapat menjadi lebih efektif dan aspirasi masyarakat dapat didengarkan melalui kemudahan berkomunikasi dengan pemerintah pusat lewat sistem aplikasi ini.

"Digitalisasi Penampungan Aspirasi, Perencanaan dan Pembangunan Desa berupaya mengatasi kesenjangan komunikasi dalam merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan, antara masyarakat hingga level desa, dengan Pemerintah Pusat," jelas Annes, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/3).

Baca juga : Hadirnya PYCH Tingkatkan Kreatifitas dan SDM Generasi Muda Papua 

Digitalisasi tersebut dipadukan dengan pelatihan para Local Champion, yakni anak-anak muda di seluruh Indonesia yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam menyusun perencanaan dan inovasi pembangunaan dengan masyarakat di tingkat desa, mendampingi penganggaran hingga pencairan anggaran, dan merumuskan inovasi-inovasi pembangunan dalam program kerja untuk menyerap anggaran tersebut. 

Adapun Local Champion tersebut berada di bawah bimbingan Yayasan Kitong Bisa.

Dia mencontohkan di sektor pendidikan, ketiadaan sekolah dan infrastruktur pendukungnya membuat jumlah guru sedikit di suatu wilayah. Hal ini kemudian berimbas pada tidak meratanya akses pendidikan, yang bermuara pada Indeks Pembangunan Manusia yang rendah. 

Berangkat dari tantangan itu, masyarakat membutuhkan sebuah sistem yang memfasilitasi mereka untuk dapat berkomunikasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal, dan Bappenas, untuk dapat menyampaikan aspirasi tersebut, lalu akan ditindaklanjuti.

Informasi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem digital dengan bimbingan Local Champion untuk menyampaikan aspirasi penambahan gedung bangunan sekolah, termasuk melakukan detail perencaanaan penganggaran dan eksekusi pembangunannya.

"Local champions kemudian akan menyampaikan aspirasi pembangunan sekolah setelah melakukan pembahasan bersama tokoh masyarakat, termasuk menetapkan lokasinya dan menghitung besaran anggaran yang dibutuhkan," sambungnya.

Saat ini, Yayasan Kitong Bisa, yang biasa juga dikenal masyarakat dengan Kitong Bisa Foundation (KBF), telah menggandeng Pemerintah Daerah serta beberapa NGO lokal dan internasional dalam menerapkan program Local Champion itu. 

Yayasan Kitong Bisa menargetkan untuk melatih lebih dari 100.000 Local Champions untuk menjadi penggerak pembangunan kampung lewat digitalisasi perencanaan dan pembangunan desa ini.

Annes menambahkan, Digitalisasi Perencanaan dan Pembangunan berbasis Local Champion ini bukan menggantikan Sistem Informasi Desa, ataupun mekanisme Musrembangdes, Musrembangda, dan KRISNA yang ada, tetapi akan saling melengkapi dan menguatkan. 

Digitalisasi memberikan kemampuan untuk masyarakat dapat berkomunikasi secara dua arah secara real time.

Bukan hanya itu saja, sistem ini pun bisa digunakan secara luring atau offline, sehingga memudahkan masyarakat yang sekiranya sedang mengalami gangguan jangkauan internet. 

"Yayasan Kitong Bisa berharap sistem itu bisa hadir di semua desa se-Indonesia. Terlebih saat ini, sistem ini pun sudah dikolaborasikan dengan Badan Pengembangan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)," kata Johannes. (Z-5)