Tenaga Kerja Lokal Harus Berperan dalam Pembangunan IKN

SUDAH siapkah tenaga kerja lokal berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara? Pertanyaan inilah yang dicoba dijawab Forum Milenial Nusantara (FMN) dengan cara menggelar seminar bertema : Peranan Tenaga Kerja Lokal dalam Pembangunan IKN.

Seminar digelar Jumat (17/2) di T-Co Coffe, Jl Banggeris No 11, Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Narasumber yang hadir kali ini berasal dari kaum milenial. Mereka ialah Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia/SEMMI Kutai Kartanegara Hasran, Ketua Bidang Sospol BEM Nusantara Kaltim Firimus Api, Ketua Umum DPM Universitas Nahdlatul Ulama Kaltim Zu Fazri SM dan Founder Forum Milenial Nusantara Husain Firdaus.

Pada seminar itu, Husain Firdaus melontarkan pernyataan yang cukup mengagetkan. "Sampai saat ini, kita belum melihat bentuk nyata keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan IKN," ungkapnya.

Karena itu, dia mengajak generasi milenial untuk bisa mengambil peran yang signifikan dengan memberikan dorongan kepada pemda untuk dapat mengambil langkah nyata dalam mengutamakan peran masyarakat lokal dalam pembangunan IKN.

"Untuk itu, FMN yang bergiat terus menggelar diskusi terkait pembangunan IKN, ke depan akan menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk menyuarakan aspirasinya. Kita butuh bentuk tindakan nyata yang lebih berpengaruh dalam pembangunan IKN," tegasnya.

Peraturan daerah

Desakan kepada pemda juga dilontarkan Hasran. Ketua Umum SEMMI Kutai Kartanegara itu mendesak dalam soal ketenagakerjaan pemda harus menggulirkan peraturan daerah yang mengatur hak-hak tenaga kerja lokal. Mereka harus dapat terlibat dan berkontribusi dalam pembangunan di daerah.

"Perda seperti itu sudah pernah dibuat Kabupaten Berau. Jika hal uyang sama diterapkan terkait pembangunan IKN, tentu akan memberi suatu kepastian bagi masa depan masyarakat lokal di Kaltim," tegasnya.

Dia berharap para mahasiswa dan pemuda harus memiliki pengetahuan agar dapat bersaing dengan para pendatang di IKN. Mereka dituntut memberi kontribusi untuk kemajuan daerah melalui riset dan studi lapangan di IKN.

"Jangan hanya kita berdiskusi saja tanpa memberikan bentuk nyata dari diskusi dan pembahasan kita pada hari ini. Mungkin selanjutnya Pemprov Kaltim dapat mendorong pembentukan perda yang memprioritaskan keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pembangunan IKN," tambahnya.

Hasran menambahkan adanya rencana kunjungan Presiden RI dapat menjadi pemacu bagi mahasiswa dan pemuda untuk menghasilkan kajian terkait keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pembangunan IKN. "Kami juga memperhatikan bahwa Pilpres 2024 juga harus mendapat perhatian warga. Masyarakat Kaltim harus mempertimbangkan capres yang mendukung pembangunan IKN agar dapat dipilih menjadi Presiden RI selanjutnya."

Rapat tindak lanjut

Terkait kunjungan Presiden RI itu, Firimus Api, melihat ini sebuah kabar baik. "Rencananya Presiden akan membawa investor untuk bekerja sama dalam pembangunan IKN. Ini kabar baik untuk warga Kaltim, bahwa ada investor dari luar negeri yang akan membantu pengembangan IKN," ungkap Ketua Bidang Sospol BEM Nusantara Kaltim, itu.

Untuk itu, ia mengajak peserta diskusi membuat kajian untuk memberikan masukan dan saran seperti rapat tindak lanjut dalam rangka mendorong pemerintah agar pembangunan IKN dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya.

"Namun, gerakan organisasi mahasiswa dan kepemudaan jarang sekali membuat rapat tindak lanjut atau kajian yang ditujukan untuk memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah.  Padahal, dengan rapat tindak lanjut akan menjadi acuan bagi kita dalam menentukan arah gerakan selanjutnya," tambahnya.

Firimus mengingatkan jika hanya melakukan gerakan melalui pemikiran dan angan-angan semata bisa menimbulkan bias atau ketidaksesuaian antara satu organisasi mahasiswa dengan organisasi lainnya. "Yang kita butuhkan adalah suara yang satu dan solid dalam mengarahkan gerakan nyata kita ke depan," tandasnya.

Bersaing

Pentingnya rapat tindak lanjut juga diamini Zul Fazri SM. Ketua Umum DPM Universitas Nahdlatul Ulama Kaltim, itu, mengakui kualitas bersaing dengan lulusan dari luar daerah Kaltim tentu sangat berat, meskipun beberapa mahasiswa lokal dapat bekerja dan bersaing dengan mereka.

"Untuk itu, saya melihat pembentukan rapat tindak lanjut perlu guna mendorong agar ada tindakan nyata terkait upaya membuat lulusan Kaltim bisa bersaing dengan lulusan dari luar daerah," tambahnya.

Zul memiliki pengalaman saat bekerja untuk perusahan asal Prancis. Zul sendiri kini bekerja di Pertamina.

"Dalam praktiknya, rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar tersebut memang selalu memprioritaskan lulusan dari kampus ternama. Ini akan jadi soal besar bagi para lulusan yang berasal dari Kaltim, karena tentu kalah apabila dilihat dari latar belakang pendidikannya," lanjut dia.

Zul mengajak para pemangku kepentingan untuk melakukan refleksi, terkait adanya rencana kedatangan belasan ribu pekerja pendatang dari luar daerah. "Apakah kita siap bersaing dengan mereka?".

Di sisi lain, besaran pendapatan pekerja akan disesuaikan dengan kemampuan, keahlian dan kompetensi yang dimiliki. "Pengalaman saya, penduduk lokal di mana saja, selalu kalah dari pendatang luar daerah. meskipun dalam pembangunan IKN kita berupaya mencegah kedatangan mereka, tapi pertanyaannya, apakah kita siap memenuhi kualifikasi pekerja yang dibutuhkan," lanjut Zul.

Karena itu, dia meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kalimantan Timur lebih fokus mengadakan program pelatihan kompetensi kerja daripada mendatangkan para pekerja dari luar daerah. (N-2)