Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bekerja sama dengan UNICEF Indonesia, Tanoto Foundation, dan Yayasan Jenewa Madani meluncurkan buku pedoman berjudul Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) dalam Percepatan Penurunan Stunting pada Kamis (9/2).
Peluncuran buku tersebut sebagai upaya bersama untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia hingga 14,4% pada 2024.
Mewakili Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Penjabat (Pj) Sekda Andi Aslam Patonangi, mengatakan, setiap kabupaten/ kota diharapkan mampu menyusun strategi KPP dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Sehingga intervensi yang dilakukan bisa lebih efektif dan mencapai target.
“Penurunan angka stunting di daerah akan dapat tercapai saat kabupaten/ kota mampu meneropong permasalahan penyebab stunting yang ada di daerahnya secara tepat, mengidentifikasi cara-cara dan potensi lokal yang dapat digunakan untuk mengintervensi perilaku masyarakat setempat, serta dapat memberikan arahan pelaksanaan program dan pengukuran setelah program dilaksanakan,” ungkap Andi dalam acara peluncuran tersebut, Kamis (9/2).
Head of ECED Tanoto Foundation Eddy Henry dalam kesempatan yang sama menyampaikan dukungan dan komitmen untuk mempercepat penurunan stunting.
Sebagai organisasi filantropi independen di bidang pendidikan yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto pada 1981, pihaknya meneruskan komitmen mendukung program pemerintah dalam upaya percepatan penurunan stunting dengan prinsip kemitraan.
“Buku pedoman ini berisi komponen-komponen penting yang diperlukan dalam strategi KPP seperti analisis situasi, rencana aksi implementasi, serta pemantauan dan evaluasi. Sehingga dapat menjadi rujukan bagi pemerintah provinsi dalam memastikan bahwa strategi komunikasi (Strakom) kabupaten/kota dapat terlaksana dan dapat diimplementasikan dengan baik,” kata Eddy.
“Diharapkan juga dengan diluncurkannya buku pedoman ini, upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan stunting semakin terarah dan benar-benar mengubah perilaku sampai di tingkat keluarga,” sambungnya.
Baca juga : Inovasi Pangan Olahan Lokal Diyakini Mampu Tekan Stunting
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Wilayah Sulawesi dan Maluku Henky Widjaja mengapresiasi dukungan Pemprov Sulsel yang terus berupaya menekan angka prevalensi stunting. Buku tersebut merupakan buku strategi komunikasi pertama di tingkat provinsi yang mendukung perubahan perilaku untuk percepatan penurunan stunting.
“Kami bangga bahwa Provinsi Sulawesi Selatan menjadi pelopor dan terus mengaktifkan semua pihak di Sulawesi Selatan untuk bersama-sama mencegah stunting di lapangan. Semoga langkah yang kita ambil hari ini menjadi penggerak bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia untuk memiliki strategi komunikasi yang dapat memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan menemukan potensi terbaik mereka,” ucapnya.
Adapun, angka prevalensi stunting secara nasional di Indonesia turun dari 24,4% di 2021 menjadi 21,6% di 2022 berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022.
Untuk mencapai target sesuai arahan Presiden Joko Widodo di angka 14,4% pada tahun 2024, perlu kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta, serta masyarakat terutama di 10 besar provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi, termasuk Sulsel yang masih di angka 27,2%.
Acara peluncuran buku tersebut juga sebagai tanda dimulainya program Unlocking Future Potential with Nutrition: Towards Zero Stunting in Indonesia di Makassar. Program yang telah berlangsung sejak 2021 ini adalah kerja sama Tanoto Foundation dan UNICEF untuk mendukung target nasional penurunan prevalensi stunting pada anak dengan berfokus pada promosi perubahan perilaku terkait pemenuhan gizi yang positif.
Program Unlocking Future Potential with Nutrition: Towards Zero Stunting in Indonesia terbagi menjadi dua fase. Pada fase I di 2021, kerja sama ini menghasilkan pedoman operasional untuk pemerintah provinsi dalam mendampingi, memantau, dan mengevaluasi pemerintah kabupaten/ kota dalam menjalankan program Komunikasi Perubahan Perilaku Sosial atau Social Behavior Change Communication (SBCC).
Menyusul hasil dari fase I, Tanoto Foundation dan UNICEF melanjutkan kerja sama ke fase II yaitu pendampingan KPP kepada Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, yang kemudian diimplementasikan pada kabupaten/ kota di kedua provinsi tersebut. Program ini direncanakan berlangsung pada tahun 2022 hingga 2025. (RO/OL-7)
Lebih dari sekadar karya tulis, buku karya Connie Rahakundini Bakrie ini adalah seruan dan ajakan untuk membangkitkan kesadaran kolektif bangsa akan makna sejati berbangsa dan bernegara.
Hingga Juni 2024, telah disalurkan 490 Al-Qur’an dan 13.790 buku tulis ke sekolah-sekolah dasar di wilayah Tangerang.
Buku ini bukan hanya kumpulan resep, melainkan potret kehidupan harian masyarakat Indonesia dari sudut pandang kuliner.
ASTA Index mengatasi keterbatasan metode pengukuran konvensional yang hanya fokus pada indikator makro.
Buku tersebut merupakan bagian dari komitmen dan kontribusi IFSR dalam mendukung pelaksanaan MBG yang telah ditetapkan sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Literasi digital tak hanya mampu menggunakan perangkat tetapi juga tentang mampu mengevaluasi informasi secara kritis.
PEMERINTAH Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan (Sulsel), resmi memberlakukan jam malam bagi seluruh pelajar.
SEBANYAK 27 unit Bus Trans Sulsel (Sulawesi Selatan) dari DAMRI (Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia) akan dioperasikan oleh Pemprov Sulsel, pada Selasa 9 Juli 2025 mendatang
Jelajahi profil Sulawesi Selatan: daftar kabupaten, suku utama seperti Bugis dan Makassar, serta jumlah penduduk terbaru.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, upaya pembangunan dan pelestarian alam bisa dijalankan dengan bersamaan dan bertanggung jawab.
Tanaman air invasif Lukut, meskipun bukan asli dari danau-danau ultra-oligotrofik di Sulawesi, telah menyebar dengan cepat dan berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem perairan.
Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Juni 2025 dan tertuang dalam surat resmi Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, yang ditujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved