Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
SEJUMLAH pejabat struktural di Kejaksaan Negeri Lahat dinonaktifkan sementara waktu dampak dari vonis rendah yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan di Lahat. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan Sarjono Turin menegaskan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Lahat Nilawati yang dinonaktifkan.
Tidak hanya Nilawati, beberapa pejabat struktural seperti Kasi Pidum Frans Mona dan jajaran Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lahat juga turut dinonaktifkan. "Jadi dinonaktifkan sementara atas keputusan pimpinan," ungkap Sarjono di Palembang, Selasa (10/1).
Ia menerangkan, surat perintah penonaktifan pejabat struktural di Kejari Lahat diterbitkan oleh pihaknya pada Senin (9/1) kemarin. Berdasarkan keterangan resmi, alasan penerbitan surat perintah tersebut karena ditemukan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan
wewenang oleh para oknum di Kejari Lahat.
"Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pemeriksaan," jelas dia.
Baca juga: Ceramah Kebangsaan Gus Miftah di Palangakaraya Dimeriahkan Mak Ganjar
Ditambahkan Kasi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumsel Moch Radyan, ketiga pejabat Kejari Lahat itu saat ini masih dilakukan pemeriksaan yang ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI.
"Untuk Kepala Kejari, Kasi Pidum, serta JPU-nya diperiksa pada Bidang Pengawasan Kejagung RI," kata Radyan.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap ketiganya telah dilakukan sejak Senin kemarin. Namun, dia belum dapat membeberkan hasil dari pemeriksaan ketiganya oleh Bagian Pengawas Kejagung, hanya masih sebatas sanksi penonaktifan sementara guna mempermudah pemeriksaan.
"Jika nanti ada perkembangan lanjutan, tentu akan kami informasikan," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, tuntutan ringan dari JPU Kejari Lahat belakangan mendapat banyak sorotan masyarakat, karena dinilai mengesampingkan rasa keadilan pada korban yang masih di bawah umur.
Terlebih, Pengadilan Negeri Lahat juga menjatuhkan vonis 10 bulan penjara kepada pelaku perkosaan berinisial OH, 17, dan AL, 17. (OL-16)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mempertanyakan pengerahan prajurit TNI dalam menjaga Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia.
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembiayaan fiktif di lingkungan PT TI untuk periode 2016–2018
Bea Cukai kolaborasi dengan Polda Sulsel dan Kejaksaan Tinggi Kalbar guna memperkuat sinergi penegakan hukum, pemberantasan penyelundupan, dan menciptakan iklim bisnis.
Budi juga menerangkan pihaknya telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan para tersangka untuk memastikan kelancaran dari porses hukum.
KEJAKSAAN Tinggi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Kebudayaan DKJ. Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi penyimpangan
Kejati Jatim mengupayakan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) agar terpidana kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tannur mendapat hukuman yang lebih berat
Ini kata BMKG. soal anggapan sebagian orang yang menganggap bahwa gempa Banyuasin tidak lazim karena terjadi di wilayah yang belum pernah terjadi gempa.
Sebayak tujuh program prioritas yang akan dijalankan dalam upaya percepatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Sumatra Selatan (Sumsel).
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
GUBERNUR Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta Presiden Prabowo Subianto membantu penyelesaian pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di OKU Selatan.
GUBERNUR Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, meniadakan open house pada lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah dan meminta masyarakat untuk perkuat silaturahmi dengan keluarga
Sebanyak 5.815 unit rumah yang tersebar di 17 Kabupaten/kota di Sumatra Selatan (Sumsel) akan dibedah sepanjang tahun 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved