Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
BALAI Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat (Sumbar) terus memantau pergerakan satwa yang dilindungi menyusul aktivitas Gunung Marapi yang terus meningkat.
Hingga Senin (9/1) siang, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat Marapi sudah 67 kali erupsi. Marapi erupsi pertama kali Sabtu (7/1) pagi.
Kepala BKSDA Sumbar Ardi Andono menyebutkan, migrasi satwa biasanya terjadi bila ada peningkatan aktivitas vulkanologi pada gunung api aktif. "Perilaku satwa yang berada di kawasan hutan gunung api apalagi sampai bermigrasi. Itu biasanya memang sering terjadi," ujar Ardi dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/1).
Namun, sambungnya, migrasi terjadi jika aktivitas vulkanologinya tinggi sekali. Kalau kejadian di gunung Marapi hari ini, analisis pihaknya belum terjadi migrasi satwa.
"Satwa yang paling sensitif bila ada aktivitas gempa adalah kelelawar dan burung. Tapi hingga saat ini kami belum melihat kedua satwa tersebut memperlihatkan pergerakan, semua masih normal," katanya.
Sebelumnya, Kepala Pos Pengamatan Gunung Marapi, Teguh Purnomo mengatakan, erupsi terakhir terjadi dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 250 meter di atas puncak. "Kolom abu teramati berwarna putih dengan intensitas tebal condong ke arah timur dan tenggara," ungkap Teguh.
Status Gunung Marapi saat ini Level II atau waspada. Masyarakat diminta menjauhi radius 3 km dari Marapi. (OL-15)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Perubahan jalur jelajah akibat bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor juga diduga kuat mengubah pola pergerakan serta habitat alami gajah.
Diduga akibat tersengat kawat yang dialiri arus listrik bertegangan tinggi. Saat ditemukan, belalai gajah masih dalam kondisi terlilit kawat listrik.
Menhut Raja Juli Antoni menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian satwa endemik Indonesia sekaligus memastikan keberlanjutan habitat alaminya
Penertiban gabungan ini menyasar 10 titik pelanggaran di dalam kawasan hutan TWA Mega Mendung dan DAS Batang Anai.
Pelepasliaran juga dapat menambah populasi orangutan di habitat alaminya.
Upaya evakuasi puluhan ekor buaya yang masih ada di dalam kolam pun dipandang perlu segera dilakukan untuk mengantisipasi tak terulang lepasnya kawanan satwa buas dilindungi tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved