Angka Kemiskinan Ekstrem Meningkat, Sumsel Dituntut Kerja Keras

DIREKTORAT Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat tingkat kemiskinan ekstrem di Sumsel mengalami peningkatan. Bahkan angka kemiskinan di Sumsel menjadi yang tertinggi di Sumatera dan di atas angka nasional.

Tingkat kemiskinan ekstrem di Sumsel pada 2022 menjadi 3,19 persen, meningkat dibandingkan 2021 yang tercatat 3,14 persen. "Angka ini menjadi yang tertinggi di Sumatera dan bahkan melebihi angka nasional yang hanya 2,04 persen," kata Kepala Ditjen Perbendaharaan Sumsel Lydia Kurniawati Christyana.

Dikatakan, mengentaskan kemiskinan ini seperti anomali. Pasalnya, tercatat program perlindungan sosial yang dialokasikan cukup besar pada 2022. Seperti PKH mencapai Rp858,25 miliar. Lalu, sembako Rp1,15 triliun, BLT desa Rp2,56 triliun, BLT minyak goreng Rp 144,45 miliar, serta BSU Rp154,85 miliar.

"Sangat besar dana yang dialokasikan tapi kemiskinan ekstrim meningkat. Kalaupun turun angka kemiskinan turunnya sangat tipis. Artinya apa yang perlu di kaji ulang," ucap dia.

Lydia menjelaskan, bantuan sosial yang ada memang meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi tidak memberdayakan untuk membangun kemandirian ekonomi. "Cukup peningkatan pendapatan tetapi tidak pemberdayaan masyarakat," kata dia.

Ia menyebutkan, keluarga penerima manfaat mulai dari orang tua, anak sekolah, lansia bahkan disabilitas. Tetapi program ini juga data tumpang tindih. "Kami juga sebenarnya kolaborasi dan membahas hal ini bersama pihak Unsri," jelasnya.

Sedangkan Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya meminta peran pemerintah kabupaten dan kota di provinsi setempat dioptimalkan dalam menurunkan angka kemiskinan. "Kami berharap pada 2023 angka kemiskinan bisa berkurang, yakni salah satunya dengan mengoptimalkan peran pemkab dan pemkot," kata dia.

Menurut Mawardi, untuk terus menekan angka kemiskinan, program kerja 2023 harus benar-benar masuk ke teknis sehingga nantinya menghasilkan realisasi yang jelas dan tidak bersifat seremonial saja. "Selain meminta pemkab dan pemkot mengoptimalkan perannya, kami juga telah memberikan arahan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam penanggulangan kemiskinan yang bisa mendukung upaya penurunan angka kemiskinan," ujarnya.

Ia menjelaskan, ada beberapa masalah yang harus ditindaklanjuti dengan cepat oleh OPD seperti Program Kementerian yang ada di daerah harus dimanfaatkan dengan maksimal dan mempunyai nilai ekonomi di tengah masyarakat. Program yang mengarah pada penanggulangan kemiskinan harus dimaksimalkan sehingga kesejahteraan rakyat meningkat.

Dengan menyusun program kerja yang yang memuat nilai ekonomis bagi masyarakat, diharapkan memberikan dampak positif dalam menurunkan angka kemiskinan yang ada di provinsi dengan 17 kabupaten dan kota itu. "Kami terus memfokuskan pelaksanaan program mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat, sehingga nantinya diharapkan berdampak langsung pada turunnya angka kemiskinan di provinsi ini," pungkasnya. (OL-15)