Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
KANWIL Bulog Yogyakarta menggelontorkan beras untuk menahan penaikan harga beras di pasaran. Pemimpin Wilayah Bulog Kanwil Yogyakarta Muhammad Attar Rizal menyampaikan kegiatan ini dilakukan agar harga beras di tingkat konsumen bisa stabil dan mengendalikan inflasi.
"Saat ini, pergerakan harga beras mulai naik karena petani belum panen," kata dia saat meluncurkan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Jumat (6/1).
Bulog pun turun tangan dengan menggelontorkan cadangan beras pemerintah yang akan dikirim ke Toko Pangan Kota (TPK) yang ada di kota dan kabupaten.
Untuk tahap pertama, Bulog Yogyakarta menggelontorkan empat ton beras ke TPK-TPK yang ada di Pasar Beringharjo, yang salah satunya TPK Segoro Amarto.
"Setiap hari kita drop ke TPK-TPK sesuai kebutuhan konsumen, permintaan pasar," ujarnya.
Dari pengalaman sebelumnya, kegiatan ini bisa menahan harga beras di pasaran agar tidak naik.
M. Attar Rizal menyampaikan, program ini menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Program SPHP ini juga sebagai perwujudan tiga pilar Ketahanan Pangan yang ditugaskan kepada Bulog yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas. Ia mengatakan, masyarakat tidak perlu panik, Bulog Yogyakarta masih memiliki cadangan beras di gudang sekitar 6.000 ton. Bulog juga akan terus menyerap beras dari petani.
Sebelumnya, selama tahun 2022, Bulog Kanwil Yogyakarta telah menyalurkan beras untuk stabilisasi harga dengan nama program sebelumnya Ketersediaan Pasokan dan Harga Pangan (KPSH) sejumlah 53.368 ton.
Baca juga: Bulog Jamin Stok Beras untuk Permintaan Nataru Aman
Kepala Dinas Diseprindag DIY Syam Arjayanti menambahkan program ini selain bisa mengendalikan harga beras diharapkan juga bisa membantu pengendalian inflasi daerah. Pasalnya, tingkat inflasi DIY sebesar 6,49% pada 2022 masih di atas nasional yang hanya 5,51%.
Beras disalurkan ke pasar, outlet binaan, pengecer, dan lainnya dengan harga di depan pintu gudang Bulog, di atas alat angkut pembeli sebesar Rp8.300 per kg. Pedagang boleh menjual beras Bulog tersebut ke masyarakat maksimal harga eceran tertinggi (HET) Rp9.450 per kilogram.
Ia mewanti-wanti, pedagang tidak menjual beras Bulog tersebut di atas HET yang ditetapkan.
"Kalau ketahuan (menjual lebih mahal dari ketentuan), pedagang tersebut tidak bisa menerima program ini kembali," ungkapnya.
Program ini rencananya akan digelontorkan sampai 31 Desember 2023, tetapi akan dievaluasi saat musim panen yang diperkirakan akan terjadi mulai Maret 2023.
"Kalau program ini terus digelontorkan saat panen, ini akan menekan kesejahteraan petani sehingga akan dievaluasi saat memasuki panen raya," pungkasnya.(OL-5)
Amran menerangkan bahwa operasi pasar ini akan berlangsung hingga Desember 2025 dengan total penyaluran 1,3 juta ton beras di seluruh Indonesia.
Stok yang banyak tidak otomatis membuat harga beras stabil. Untuk itu pemerintah tidak boleh hanya berbangga dengan jumlah cadangan pangan yang ada.
Pemerintah terus mendorong program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog untuk mengatasi fluktuasi harga.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
Hrga beras SPHP di pasar maupun minimarket dijual Rp12.000 per kilogram atau Rp60.000 per paket 5 kilogram.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
DIREKTUR Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa sejauh ini Bulog telah melakukan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) melalui berbagai skema.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih dalam angka aman. Sebelummya diberitakan beras premium dan medium mulai langka
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Ruszaeni, menjelaskan angka stunting di Kabupaten Tegal menunjukan trend penurunan meski relatif masih tinggi.
PERUM Bulog melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tahun 2025 kembali mengarahkan fokusnya pada tiga bidang prioritas.
Peneliti Center of Reform on Economic (CoRE) Eliza Mardian menanggapi penghentian operasional sekitar 30% pengusaha penggilingan kecil di Jawa Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved