Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten, Kartika Sari
Handayani, melantik 130 anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)
se-Kabupaten Klaten, Selasa (4/1).
Pelantikan anggota PPK berlangsung di salah satu hotel di Klaten, dengan dihadiri Wakil Bupati Yoga Hardaya, Ketua DPRD Hamenang Wajar Ismoyo, dan jajaran Forkopimda Klaten.
Anggota PPK Pemilu 2024 sebanyak 130 orang itu dari 26 kecamatan di
Kabupaten Klaten atau lima orang setiap kecamatan. Mereka akan bertugas
selama 15 bulan mulai 4 Januari 2023.
Setelah diambil sumpah dan janji oleh Ketua KPU Klaten, anggota PPK
mengucapkan pakta integritas yang dibacakan Magdalena Roganda Sari Boru
Lubis, anggota PPK Kecamatan Polanharjo.
Pakta integritas yang diucapkan anggota PPK Kabupaten Klaten, menyatakan bahwa PPK siap melaksanakan Pemilu 2024 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).
Sementara itu, Bupati Sri Mulyani dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Yoga Hardaya mengatakan, bahwa anggota PPK Pemilu 2024 telah mendapat kepercayaan dari negara.
"PPK sebagai penyelenggara Pemilu 2024 harus profesional, tidak memihak salah satu partai tertentu. Jadi, PPK harus netral dan
bertanggung jawab," tegasnya.
Bupati Klaten menyampaikan ucapan selamat kepada anggota PPK yang telah
dilantik dan diambil sumpah janji oleh Ketua KPU Klaten. Diharapkan,
Pemilu 2024 sukses tanpa ekses.
Senada disampaikan Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, yang
menekankan PPK Pemilu 2024 dalam menjalankan tugas dan kewenangan dapat
menjaga integritas dan netralitas.
"Dengan menjaga integritas dan netralitas, Pemilu 2024 akan berlangsung
luber dan jurdil. Sehingga, menghasilkan pemimpin yang amanah sesuai
harapkan masyarakat," tandas Hamenang. (N-2)
Komisionet KPU August Mellaz mendorong seluruh jajaran KPU di seluruh daerah untuk berhati-hati dalam memberikan maupun mencabut akreditasi terhadap lembaga pemantau pemilihan.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dinilai tidak profesional menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada di 24 daerah.
Proses penyelesaian sengketa ini menjadi bagian dari tahapan penting dalam memastikan pilkada berlangsung sesuai prinsip demokrasi dan hukum.
Akan tetapi, bila diukur dengan indikator jumlah kabupaten/kota maka yang paling banyak terdapat pengaduan adalah Papua Pegunungan.
KPU Daerah (KPUD) Bantul menggelar Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut dan Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Bantul 2024, Senin (24/9).
Empat bakal pasangan calon (paslon) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2024 telah memenuhi syarat administratif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved