Kaum Milenial Kaltim Siapkan Potensi Wisata di Kawasan Penyangga IKN

SEJUMLAH kalangan di Kalimantan Timur sepakat keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi solusi kesemerawutan DKI Jakarta, saat ini.

Namun, mereka juga melihat keberadaan IKN Nusantara bisa mengangkat potensi objek wisata di Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur, dan wilayah lain di Kalimantan.

Kesimpulan itu terungkap pada Semina bertema : IKN Nusantara Destinasi Baru Pariwisata Nasional, yang digelar Forum Milenial Nusantara bersama Politeknik Negeri Samarinda.

Seminar digelar di kampus Politeknik Negeri Samarinda, Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (23/12).

Seminar yang diikuti mahasiswa dan aktivis milenial itu menghadirkan narasumber Rusman Yaqub, Ketua Badan Pembentukkan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim; Dian Rosita, Ketua DPD PUTRI Kaltim; Yusan Triananda, Ketua PHRI Kaltim dan Ahmad Herwansyah, Kepala Dinas Pariwisata Kaltim.

Acara itu juga dihadiri I Wayan Lanang Nala, Ketua Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Samarinda; Husain Firdaus, Ketua Forum Milenial Nusantara; Mohamad Ihsan, Ketua HMJ Pariwisata Polnes, dan peserta mahasiswa Jurusan Pariwisata Polnes.

Bersiap diri

Pada kesempatan itu, Mohamad Ihsan mengungkapkan Kabupaten Penajam Paser Utara akan menjadi ibu kota baru Indoensia. "Karena itu, kita ditantang untuk menyiapkan diri. Khususnya pada peserta seminar ini, kami berharap dapat bertukar pikiran terkait pemindahan ibu kota yang akan berdampak pada sektor pariwisata."

Anak muda lainnya, Husain Firdaus menilai ibu kota negara ke Kalimantan Timur menjadi perhatian publik nasional dan internasional. "Untuk itu, Forum Milenial Nusantara hadir untuk menjadi jembatan bagi para milenial di Nusantara agar dapat menyuarakan suara atau aspirasi di daerah."

Dengan adanya kebijakan IKN, lanjutnya, banyak permintaan daerah yang sekarang sudah diwujudkan oleh pemerintah nasional. Selain itu, dengan letak posisi IKN di Kaltim juga akan semakin mendorong posisi ibu kota menjadi Indonesiasentris.

"Harapannya dengan posisi IKN yang Indonesiasentris dapat membuat  pemerataan ekonomi terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Kami juga melihat keberadaan IKN merupakan persiapan dalam rangka menyambut bonus demografi Indonesia menjelang Generasi Emas 2045," tambah Husain.

Selain itu, lanjut dia, Indonesia juga akan menuju negara yang maju dan dapat bersaing dengan negara lain di dunia.

 

Ecotourism

Dari sisi kepariwisataan, I Wayan Lanang Nala, Ketua Jurusan Pariwisata POLNES, menuturkan, penetapan IKN sebagai destinasi ecotourism disambut pelaku pariwisata di Kalimantan Timur. "Kami sangat senang dengan gagasan tersebut."

Dia mengungkapkan pada 2019 lalu, pihaknya telah menyelenggarakan kegiatan ecotourism untuk politeknik seluruh Indonesia. Sayangnya, saat itu para peserta tidak bisa berkunjung ke titik nol IKN karena adanya pandemi covid-19.

"Untuk seminar ini, kami sangat berterima kasih atas kontribusi FMN. Lewat wadah ini, kita bisa berdiskusi dan merencanakan potensi pariwisata di Kaltim yang bisa digarap," lanjutnya.

Wayan mengungkapkan ada beberapa kabupaten dan kota di Kaltim yang yang telah menetapkan sektor pariwisata sebagai prime economic-plan dalam meningkatkan potensi PAD. Mereka juga bersiap menyambut pemindahan IKN ke Kaltim.

"Semoga kegiatan ini dapat menghasilkan berbagai rekomendasi bagi seluruh pihak agar dapat bermanfaat bagi kemajuan sektor pariwisata di Kaltim terlebih dengan kehadiran IKN di Kaltim," tandasnya.

Berkah kehidupan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, seperti dituturkan Ketua Bapemperda DPRD Rusman Yaqub, menilai IKN bukan hanya bagian dari warga Kaltim. "IKN menjadi daerah otonom sendiri dan menjadi bagian milik seluruh warga negara di Indonesia."

Cara pandang masyarakat Kaltim dalam memaknai IKN, lanjut dia, harus diarahkan sebagai berkah dalam kehidupan, sehingga seharusnya dapat menjadi refleksi bagi masyarakat lokal Kaltim. Warga harus bisa  mengoptimalkan kemampuan dirinya agar dapat berkontribusi terhadap keberadaan IKN.

"Sektor pariwisata seharusnya memang menjadi potensi utama Kalimantan Timur, pasca eksploitasi sumber daya alam. Namun, sampai saat ini, kontribusi sektor pariwisata pada PDRB masih sedikit," terangnya.

Rusman meyakini aksesibilitas masih menjadi poin utama untuk pengembangan pariwisata. Hambatannya masih adanya segmentasi kewenangan pembangunan jalan dalam perbaikan aksesibilitas.

Di Kaltim, lanjut dia, terdapat beberapa jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Untuk itu, perlu dilakukan penguatan kualitas SDM agar nantinya pengembangan pariwisata dapat dipercepat dengan kreativitas masyarakat lokal di sekitar objek wisata."

Rusman juga meminta sektor infrastruktur komunikasi harus segera diperbaiki agar komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dapat efektif dan efisien. "Terkait sinergitas antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota harus ditingkatkan."

Siapkan perda

Senada, Ahmad Herwansyah, Kepala Dinas Pariwisata Kaltim mengaku telah menggelar pertemuan dengan DPRD Kaltim guna membahas Perda terkait eco-wisata serta posisi pariwisata Kaltim menyambut IKN. "Memang industri pariwisata masuk dalam pembinaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun, Kaltim sebagai wilayah penyangga IKN harus dapat mengkolaborasikan potensi pariwisata yang dimiliki dengan keberadaan IKN."

Dengan adanya daya saing pariwisata di IKN, lanjutnya, seluruh elemen masyarakat harus mempersiapkan diri, khususnya  kapasitas sumber daya manusia guna memperkuat organisasi kepariwisataan. "Sebelumnya, kami telah menggelar pelatihan bagi barista, dan ke depan akan diselenggarakan pelatihan-pelatihan lainnya."

Herwansyah menjelaskan sesuai Perda No 5 tahun 2022 terdapat 3 bagian yaitu Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP), Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP), dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP). IKN berada di bagian KPPP.

"Untuk itu, wilayah penyangga harus memperkuat daya tarik wisatanya agar dilirik para pengunjung IKN, sehingga mereka melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata provinsi. Namun, kita juga masih memiliki kendala dalam pengembangan SDM di sektor pariwisata," akunya.

Untuk it7u, ke depan diharapkan mahasiswa lewat kuliah kerja nyata dapat membantu mengembangkan pariwisata di destinasi-destinasi yang berada di wilayah yang sulit dijangkau.

Saat ini, Kaltim memiliki Labuan Cermin yang berada di wilayah Kabupaten Berau sebagai destinasi unggulan. Hanya saja, akses jalan  menjadi salah satu kendala dalam konektivitas antara satu destinasi ke destinasi lain.

 

Kualitas wisata

Pada seminar itu, Dian Rosita dari DPD Putri Kaltim mengingatkan  Kualitas destinasi wisata sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah. "Kita perlu tanyakan bagaimana dukungan dari pemerintah terkait, khususnya soal anggaran dan upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah."

Selanjutnya, tambah dia, pariwisata memerlukan figur dalam menentukan kemajuan pariwisata dengan memberikan citra yang baik dari sisi pemerintahan. "Untuk itu pariwisata harus mendapatkan pencitraan yang  yang baik, terutama dari figur pemerintah."

Dian menilai adanya pajak 15% yang dikenakan pada seluruh sektor pariwisata kurang adil karena disamaratakan untuk semua jenis hiburan. "Perlu keseriusan pemerintah terkait kebijakan pengenaan pajak yang disesuaikan dengan jenis objek wisatanya."

Dia sepakat dengan konsep pariwisata di wilayah penyangga IKN. "Dengan banyaknya kunjungan ke IKN, kita tetap harus mengarahkan para pengunjung untuk berwisata di wilayah penyangga. Namun, kita juga mengupayakan akses yang baik dari IKN ke titik penyangga, sehingga pengunjung tidak terkendala masalah konektivitas."

SDM, lanjut Dian, paling menentukan dalam pengembangan destinasi wisata. "Pariwisata harus terus dikembangkan. Keberadaan pemikir-pemikir kreatif khususnya dari pemuda sangat dibutuhkan. Karena itu, tidak berlebihan jika kami berharap mahasiswa dari jurusan pariwisata dapat menjadi generasi penerus kepariwisataan di Indonesia," tandasnya. (N-2)