Pemkab Cianjur Akan Maksimalkan Sosialisasi Agar Warga Korban Gempa Mau Direlokasi

MERELOKASI warga yang terdampak gempa magnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, bukan perkara mudah. Namun, pemerintah daerah setempat akan berupaya memaksimalkan sosialisasi sehingga masyarakat bisa berpindah hunian ke tempat relokasi yang disiapkan pemerintah.

Bupati Cianjur Herman Suherman tak memungkiri masih terjadi kesimpangsiuran informasi soal relokasi. Kondisi tersebut diyakini Herman lantaran belum ada sosialisasi dan informasi komprehensif yang diterima utuh masyarakat.

"Nanti kita sosialisasi, kan kita belum bergerak. Kita belum sosialisasikan kepada mereka (masyarakat). Jadi mereka masih simpang siur bagaimana-bagaimananya. Makanya kita nanti ada sosialisasi," tegas Herman di komplek Pendopo Cianjur, beberapa waktu lalu.

Relokasi, kata Herman, utamanya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang terdeteksi dilalui patahan atau sesar gempa. Setidaknya terdapat 9 desa yang dinilai rawan gempa. Kesembilan wilayah itu yakni Desa Ciherang dan Ciputri di Kecamatan Pacet, kemudian Desa Cibeureum, Desa Nyalindung, Desa Mangunkerta, Desa Sarampad, Desa Benjot, dan Desa Cibulakan di Kecamatan Cugenang, serta Desa Nagrak di Kecamatan Cianjur.

Hasil sementara yang dipotret melalui foto udara, diperkirakan ada sekitar 1.800 unit bangunan rumah warga yang mesti direlokasi. Lokasinya tersebar di berbagai titik.

"Ada sembilan desa di tiga kecamatan yang rawan karena berada pada lempengan gempa. Ada sekitar 1.800 rumah yang harus direlokasi berdasarkan foto udara. Itu baru perkiraan," tutur Herman.

Bupati menuturkan terus membahas soal daerah-daerah rawan gempa dengan BMKG. Namun secara detail belum ada hasil wilayah mana saja yang memang dilintasi lempengan atau patahan gempa.

"Kita juga terus membahas dengan BMKG, mana sih (wilayah rawan). Petanya sudah ada, cuma kita belum jelas. Ketika sudah betul-betul jelas (daerahnya), baru kita sosialisasi. Jangan berandai-andai," ucapnya.

Pemerintah juga sedang memikirkan memikirkan mata pencaharian warga yang nanti direlokasi. Salah satu solusi yang ditawarkan, sebut Herman, diantaranya untuk warga lansia wajib terdata sebagai penerima bantuan sosial.

"Kemarin kita punya solusi, untuk masyarakat yang sudah uzur, wajib didata sebagai penerima bantuan sosial, BPNT maupun PKH. Warga yang produktif kita latih, apakah misalnya jadi tukang jahit, juru masak, UMKM, dan sebagainya," jelasnya.

Soal eks lahan permukiman warga seandainya nanti dilaksanakan relokasi, Pemkab Cianjur sedang memikirkannya. "Apakah nanti jadi lahan garapan warga atau apa? Tapi dengan catatan tak boleh dibangun bangunan. Kita sedang pikirkan itu. Tujuan pemerintah itu baik untuk menyelamatkan warga. Jangan sampai nanti ada gempa lagi, terjadi kondisi seperti ini," pungkasnya. (OL-15)