POSTINGAN rapat koordinasi (rakor) yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dengan para kepala daerah tingkat kabupaten dan kota se-Jateng pada 29 November 2022.
Dari cuitan melalui Twitter, Wali Kota Gibran Rakabuming menunjukkan bahwa Tim Satgasus Puser Bumi yang ditugaskan menghentikan tambang ilegal belum membuahkan hasil.
"Sebab, jauh sebelumnya, tepatnya pada 16 Desember 2021, Gubernur Ganjar Pranowo dengan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi sudah pernah membentuk Tim Satgasus Puser Bumi yang tugasnya khusus memberantas prakiek tambang ilegal yang sudah marak saat itu," ungkap Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, dalam keterangan, Selasa (6/12).
Bahkan, menurut Yusri, pembentukan Tim Satgasus Puser Bumi itu dilakukan pada acara Focus Group Discussion (FGD) dengan judul "Mewujudkan Good Mining Practise" di Kantor Gubernur Jawa Tengah yang dihadiri juga jajaran Ditjen Minerba Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.
Baca juga: Ancam Lingkungan, Warga Batang Tutup Paksa Penambangan Galian C Liar
"Ganjar saat itu mengakui risau atas banyaknya laporan kepadanya tentang praktek tambang ilegal yang ia terima dari telepon genggam dan media sosial," jelasnya.
"Kondisi itu harus segera dibenahi kata dia, baik dari sisi perizinan dan penegakan hukum serta tata ruang agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan," ungkap Yusri.
Lebih lanjut Yusri mengatakan, fakta berkata lain setelah viralnya kasus tesminoni mantan polisi Ismail Bolong yang mengaku telah mengkoordinir tambang batu bara ilegal alias koridor dengan menyuap aparat kepolisian dari tingkat Polsek sampai dengan Kabareskrim Komjen Pol Agus Ardianto.
Yusri mengatakan dirinya berharap Ganjar Pranowo, Menteri ESDM Menteri ESDM Arifin Tasrif memberi respons atas maraknya tambang ilegal di Kalimantan dan Sulawesi serta daerah lainnya.
Sementara itu, Menteri ESM Arifin Tasrif mengatakan segera mengirim inspektur tambang ke lokasi di Kabupaten Klaten untuk mengecek kebenarannya.
Yusri menilai banyak pihak menyatakan kasus tambang ilegal galian C itu sebagai kasus 'receh', merupakan korban dari produk Undang Undang Minerba Nomor 3 tahun 2020 yang diduga untuk kepentingan oligarki sumber daya alam.
"Terbukti, tambang batu bara raksasa PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara) dan tambang nikel Kontrak Karya menjadi dapat diperpanjang jadi IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi Khusus kepada operator lama," ujarnya.
"Padahal itu hak prioritas untuk dikelola oleh BUMN dan BUMD untuk izin yang telah berakhir waktunya menurut Undang Undang Minerba sebelum direvisi," kata Yusri.
Jadi, kata Yusri, soal tambang ilegal galian C itu semua diduga sebagai drama yang diciptakan untuk mengalihkan isu besar di balik permainan tambang batu bara dan nikel ilegal yang merugikan pemasukan negara ratusan triliun Rupiah setiap tahunnya.
"Bahkan pengumpulan dana haram itu katanya dipersiapkan untuk kontentasi presiden dan kepala daerah pada 2024," pungkas Yusri.
Terkait tambang ilegal tersebut, Yusri kembali menegaskan ini soal lemahnya penegakan hukum dan tata kelola Ditjen Minerba yang buruk, tidak ada solusi lain untuk memberantas praktek merugikan negara itu selain benar-benar menerapkan digitalisasi terintegrasi lintas kementerian dengan aparat penegak hukum dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).(RO/OL-09)
