Khofifah Luncurkan Gerakan Akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri

BALAI Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Pendidikan Jatim dan Putra Sampoerna Foundation meluncurkan Gerakan Akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka. 

Gerakan ini sebagai upaya dalam mewujudkan target 100 persen SMA/SMK dan SLB melaksanakan IKM Mandiri pada Tahun Ajaran 2023/2024.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mendukung gerakan ini. Saat ini Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Mandiri untuk SMA/SMK SLB di Jatim adalah terbanyak di antara provinsi di Indonesia. 

Dari 4.044 lembaga, sebanyak 77% sudah melaksanakan Implementasi Kurikulum  Merdeka.

Gerakan Akselerasi IKM Mandiri, kata Khofifah juga didukung penuh oleh Kemendikbud-Ristek dan Putra Sampoerna Foundation melalui pelatihan kepada kepala sekolah dan guru tentang IKM bagi  PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan SLB yang belum melaksanakan Kurikulum Merdeka.

"Alhamdulillah, seluruh lembaga SMA/SMK dan SLB menunjukkan semangat untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Jawa Timur," ujar Khofifah,dalam siaran persnya yang diterima, Selasa (15/11).

Menurut Khofifah, syarat peserta  program Akselerasi IKM  yang dilanjutkan dengan webinar pada platform Guru Binar ini cukup sederhana. Yakni satuan pendidikan yang ikut terdiri dari 1 kepala sekolah dan 3 guru dan bukan merupakan sekolah penggerak juga bukan SMK - PK. 

Karenanya ia mendorong sekolah-sekolah yang belum melaksanakan untuk menyiapkan diri agar kualitas dan pemerataan pendidikan bisa terwujud.  

Khofifah juga berharap bupati dan wali kota ini juga menyiapkan target 100 persen penerapan IKM Mandiri pada jenjang PAUD/TK,  SD dan SMP pada Tahun Ajaran 2023/2024.  Sebab saat ini, Jawa Timur masih berada di peringkat 5 penerapan IKM Mandiri bila dihitung dari seluruh jenjang.

"Kita memang ada diperingkat satu nasional untuk penerapan IKM Mandiri tingkat SMA/SMK dan SLB. Tapi jika digabung dengan penerapan IKM Mandiri di tingkat PAUD / TK, SD dan SMP, Jatim masih ada di peringka lima setelah DKI Jakarta, Jabar, Jateng, dan DIY. Diharapkan kepala dinas pendidikan, bupati dan wali kota mendorong lembaga-lembaga di bawah naungannya dalam melaksanakan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri," ujar Khofifah. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi mengatakan, program gerakan akselerasi IKM Mandiri ini ada tiga jenis, yakni 3 jam pembelajaran, 12 jam pembelajaran, dan 32 jam pembelajaran.

"Kita upayakan untuk para guru agar ikut yang 32 jam pembelajaran dengan program guru transformatif. Pelatihan ini gratis dan mereka akan mendapatkan E -Sertifikat yang bisa digunakan untuk mengikuti Penilaian Angka Kredit (PAK) sebagai syarat untuk kenaikan pangkat," terangnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal 
PAUD Dikdasmen Kemdikbud Ristek, Dr. Iwan Syahril menyambut baik adanya kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jatim dalam peningkatan kualitas pendidikan.

"Dari pertemuan ini ada komitmen gotong royong, gerakan kita melakukan perubahan pendidikan. Seluruh stakeholder bersama-sama untuk problem solving terkait krisis pembelajaran yang diperparah kondisi pandemi Covid-19", ujarnya.  

Kondisi itu dibuktikkan dari hasil assesmen nasional, yang mana literasi masyarakat Indonesia masih 50 persen dibawah kompetensi umum, sedangkan numerasi diangka 67 persen.  

"Ini lebih parah numerasi. Masalah ini yang kita coba problem solving bersama-sama, dengan bantuan semua pihak kita bisa mengakselerasi," katanya.  

Menurut dia, salah satu akselerasi itu melalui penerapan kurikulum merdeka yang ditujukan dalam pemulihan pembelajaran, karena bersifat lebih sederhana, fleksibel dan relevan.  

"Kita pangkas 30-40 persen konten belajar. Karena selama pandemi kita ada kurikulum darurat. Kita bandingkan sekolah yang melaksanakan K-13 full dan sekolah yang melaksanakan K-13 dengan penyederhanaan.  Ternyata learning loss lebih sedikit di K-13 yang disederhanakan. Jadi less is more.  Lebih sederhana lebih terdampak pada kualitas pendidikan," tandasnya. (OL-8)