KPK Tingkatkan Peran APIP dalam Mitigasi Penyimpangan dan Kegagalan Program Strategis Pemda

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya meningkatkan peran Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)  guna memitigasi praktek penyimpangan dan kegagalan proyek atau program strategis pemerintah daerah.

Hal itu terungkap dalam Workshop Manajemen Risiko dan Pengendalian Kecurangan yang diselenggarakan KPK di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
"Ini dalam rangka peningkatan peran APIP terkait penguatan kesadaran dan membangun budaya risiko," ungkap Kepala Satgas Direktorat  Koordinasi Dan Supervisi (Korsup) Wilayah III, Uding Juharudin.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, Rudy M Harahap, Rabu
(9/11), menegaskan ancaman penyimpangan dan kegagalan program strategis
pemda harus dimitigasi dalam rencana strategis. Di antaranya risiko target tutupan lahan kritis yang tidak tercapai, risiko target penurunan stunting tidak tercapai dan lainnya. "Harus dimitigasi dalam rencana strategis pemda," tegas Rudy.

Ada banyak program strategis yang perlu dimitigasi jika terjadi
penyimpangan dan kegagalan di antaranya risiko bencana banjir dan kebakaran hutan yang tidak berhasil ditangani, dan risiko tingkat kematian akibat covid-19 yang tidak berhasil diturunkan.

Soal lain ialah perizinan tambang tidak didukung Amdal, reklamasi tambang tidak dilakukan, risiko jaminan reklamasi tambang tidak dapat dicairkan, risiko bunga jaminan reklamasi tambang dalam bentuk deposito dinikmati aparat, dan risiko pejabat daerah diangkat dari kedekatan dan kekerabatan.

Dikatakan Rudy, kepala daerah harus membangun budaya risiko dan
mengintegrasikan manajemen risiko dalam penetapan tujuan, perencanaan,
penganggaran, dan manajemen kinerja pemerintah daerah. BPKP sendiri telah menyusun framework manajemen risiko secara terintegrasi, yang disebut Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.

"Peran APIP sangat penting dalam memberikan assurance yang independen dan objektif, termasuk memberikan nasihat ke semua OPD di pemerintah daerah," jelasnya.

Ke depan, APIP tidak hanya akan melakukan audit berbasis risiko (risk-based risk), tetapi memberikan nilai tambah yang berkelanjutan dengan audit berbasis nilai (value-based audit).

Pada bagian lain KPK RI, Rabu (9/11) juga menggelar diskusi
tentang pemanfaatan dana transfer yang diikuti instansi dan lembaga terkait di kantor Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel. (N-2)