Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KASUS kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Sukabumi, Jawa Barat, dilaporkan masih terjadi. Namun, kurun tiga tahun terakhir tren jumlah kasusnya berfluktuatif, bahkan cenderung turun.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas P2KBP3A Kota Sukabumi, Wiwi Edhi Yulaviani, menjelaskan kekerasan terhadap anak laki-laki kasusnya cenderung turun pada kurun 2020-2022. Pada 2020 dilaporkan sebanyak 26 kasus, pada 2021 sebanyak 13 kasus, dan pada 2022 sebanyak 11 kasus.
"Sementara kasus pada kekerasan anak perempuan berfluktuatif. Pada 2020 sebanyak 17 kasus, pada 2021 sebanyak 26 kasus, dan 2022 sebanyak 15 kasus. Sedangkan kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa trennya turun. Pada 2020 sebanyak 20 kasus, pada 2021 sebanyak 16 kasus, dan pada 2022 sebanyak 11 kasus," terang Wiwi, Selasa (8/11).
Semua pelaporan kasus kekerasan anak dan perempuan tersebut langsung terdata pada aplikasi Sistem Informasi Online (Simfoni) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Wiwi tak memungkiri jumlah kasus yang terdata pada aplikasi Simfoni kemungkinan akan berbeda dengan pelaporan di kepolisian.
"Data kasus pada Simfoni hanya yang terlaporkan ke UPT PPA. Kemungkinan akan beda dengan jumlah kasus di Polres yang bisa jadi lebih banyak," ucapnya.
Semua laporan kasus yang terdata, kata Wiwi, dilakukan penanganan dan diselesaikan permasalahannya. Namun, kadang penanganan dan penyelesaiannya ada yang tidak kelar pada tahun tersebut. "Kadang bisa lewat tahun juga ada. Tapi semua laporan harus diselesaikan penanganannya," ungkapnya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35/2014, sebut Wiwi, kategori anak berusia kurang dari 18 tahun. Sedangkan di atas 18 tahun dikategorikan kalangan dewasa.
"Kami juga memiliki Pusat Pembelajaran Keluarga Sakinah Mawadah Rahmah dan Dakwah atau Puspaga Sama Ini untuk meminimalkan kekerasan perempuan dan anak. Keberadaannya kita anggap sebagai pertama dan utama untuk mencegah dan pemulihan," beber Wiwi.
UPT PPA dan Puspaga Samarada saling berkorelasi. Tupoksi UPT PPA untuk menampung semua laporan kekerasan, sedangkan Puspaga Samarada lebih ke arah cara pola pengasuhan anak atau tumbuh kembang anak.
"Kalau ada orangtua yang membutuhkan psikolog bagi anak mereka, di Puspaga Samarada tersedia. Intinya, kita memberikan pemahaman kepada orang tua agar lebih mengerti," pungkasnya. (OL-15)
BERBAGAI upaya menekan angka kasus kekerasan berbasis gender harus segera dilakukan demi mewujudkan sistem perlindungan yang lebih baik bagi setiap warga negara.
PERNYATAAN cawagub Jakarta nomor urut 1 Suswono, agar janda kaya menikahi pengangguran dianggap sebagai seksisme oleh Komnas Perempuan.
Perempuan, yang secara tradisional berperan dalam mengelola air di rumah tangga, menjadi kelompok yang paling terdampak saat air sulit didapatkan.
Kemen PPPA mendorong penguatan untuk Pokja PUG (Pengarusutamaan Gender) di Kabupaten Garut.
Dari laporan yang ada, menyebutkan bahwa tindak kekerasan terjadi di lingkungan keluarga dan biasanya pelaku adalah orang dekat dengan korban.
KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan bahwa peristiwa perampasan hak asuh anak oleh mantan suami dikenali sebagai tindak kekerasan.
Di Sukabumi, Jawa Barat, ditargetkan dibangun 10 ribu unit rumah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Salah satu latar tempat untuk film berada di Sukabumi, menampilkan kota yang kini kerap dipilih para sineas
Asep mengajak semua pihak berkolaborasi menjaga kerukunan antarumat beragama. Apalagi, negara mengamanatkan kebebasan beragama yang diatur undang-undang.
Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengaku prihatin terjadinya insiden di Kecamatan Cidahu, pekan lalu. Peristiwa tersebut mendapat perhatian berbagai elemen sehingga menjadi isu nasional.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding mengatakan kasus intoleransi di Sukabumi disebut sebagai hal yang tidak seharusnya terjadi.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi dinilai gagal mencegah adanya kasus intoleransi, salah satunya ialah pembubaran retreat pelajar Kristen di Sukabumi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved