Polda Suawesi Utara Gelar Rakor Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi

POLDA Sulawesi Utara menggelar rapat koordinasi lintas sektoral pengawasan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah hukum Polda Sulut.

Rakor yang berlangsung, Selasa (1/11), di ruang rapat lantai 1 kantor polda itu dipimpin Kapolda Sulut Irjen Setyo Budiyanto. Turut hadir beberapa Pejabat Utama Polda Sulut, Kapolresta Manado beserta sejumlah stakeholders terkait.

Di antaranya, Dinas ESDM Provinsi Sulut, PT Pertamina Patra Niaga Region Sulawesi, Integrated Terminal Bitung, ALFI Sulut, Hiswana Migas DPC Sulut, dan Organda Sulut.

Kapolda Irjen Budiyanto mengatakan, rakor ini bertujuan membahas tentang masalah distribusi dan tata niaga BBM yang ada di wilayah Sulut.

"Kenapa rakor ini dilakukan? Saya berinisiatif dan menugaskan beberapa Pejabat Utama Polda Sulut untuk sama-sama membahas tentang hal ini. Pertama, saya melihat secara visual bahwa, masih ada antrian panjang di SPBU-SPBU. Nah, saya mengindikasikan atau menduga bahwa ada penyebab terjadinya antrean panjang sehingga masyarakat harus mengantre untuk bisa mendapatkan BBM seperti jenis Solar, Pertalite, dan lain-lain," ujarnya.

Dari antrian tersebut, lanjutnya, menyebabkan kemacetan yang cukup mengganggu aktivitas warga masyarakat.

"Seharusnya masalah keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas itu menjadi tanggung jawab kita semuanya. Tetapi faktanya, karena ada antrean tapi dampaknya terhadap kemacetan ini cukup mengganggu masyarakat yang beraktivitas," kata Budiyanto.

Melalui rakor ini, jenderal bintang dua yang belum sebulan menjabat Kapolda Sulut itu berharap  mendapatkan masukan dan informasi  serta data dari seluruh stakeholders terkait, terutama soal permasalahan yang menjadi penyebab antrean BBM dan kemacetan.

"Banyak informasi menjadi perhatian kami semua, termasuk para Kapolres yang mengikuti kegiatan ini secara virtual," katanya.

Menurut Budiyanto, beberapa direktif atau instruksi dan perintah sudah disampaikan kepada seluruh Kapolres dan para direktur untuk ditindaklanjuti. "Saya minta waktu, satu bulan ke depan kita evaluasi kembali, apakah itu masih ada permasalahan di lapangan atau kemudian semuanya sudah lancar," pintanya.

Sementara itu terkait tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi, Budiyanto menyatakan, Polda Sulut dan jajaran telah melakukan berbagai upaya, mulai dari sosialisasi kepada warga masyarakat hingga penindakan tegas terhadap para pelaku.

"Saya kira upaya sosialisasi sudah banyak dilakukan pada saat di awal, beberapa bulan yang lalu, bahkan langsung dari Bapak Kapolri sudah memberikan perintah untuk melakukan tindakan tegas terhadap penyakit masyarakat, salah satunya penyalahgunaan BBM," jelasnya.

Menurut Budiyanto, penindakan yang paling efektif adalah pencegahan. Tapi untuk permasalahan ini dibalik menjadi, pencegahan yang paling efektif adalah penindakan.Â

"Jadi, saya akan tindak kalau ada penyalahgunaan, kalau ada yang melakukan penyimpangan-penyimpangan, saya tidak lakukan lagi cara-cara pencegahan karena pencegahan sudah dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu," tegasnya. (N-2)