Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menyebutkan kerugian akibat
banjir bandang yang melanda daerah ini pada Senin (28/8) mencapai sekitar Rp150 miliar lebih. Itu meliputi aset provinsi, kabupaten, dan desa, termasuk masyarakat.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko, Ramdani, di Mukomuko, Minggu (25/9), mengatakan kerugian akibat banjir bandang sebesar itu berdasarkan hasil penghitungan Tim Kaji Kebutuhan Kerugian pascabanjir Kabupaten Mukomuko. Dari kerugian akibat banjir sekitar Rp150 miliar lebih tersebut, kata dia, paling tinggi aset provinsi berupa tempat pelelangan ikan (TPI) sekitar Rp58 miliar.
Selain itu, katanya, ada aset kabupaten seperti jembatan, gorong-gorong, dan jalan di beberapa titik di daerah ini yang rusak akibat banjir. Kemudian kerugian yang dialami oleh masyarakat yang menjadi korban banjir seperti bangunan rumah yang hanyut dan rusak, jaring-jaring ikan yang hilang, dan perahu yang rusak. Tim Kaji Kebutuhan Kerugian pascabanjir Kabupaten Mukomuko selain menghitung aset provinsi, kabupaten, desa, juga termasuk kajian ekonomi mereka yang tidak bisa melakukan aktivitas selama banjir.
Perpanjangan tahapan transisi darurat menuju pemulihan pascabencana banjir yang melanda daerah tersebut sesuai kebutuhan. "Kalau kebutuhan mengajukan lebih lanjut untuk dana pusat diperpanjang mungkin tiga bulan dulu," katanya.
Ia mengatakan, saat ini BPBD masih menunggu penandatanganan surat keputusan (SK) bupati untuk tahap pertama transisi darurat ke pemulihan bencana alam banjir di Mukomuko. Setelah itu, katanya, perpanjangan tahap kedua transisi darurat ke pemulihan sesuai kebutuhan dari hasil Tim Kaji Kebutuhan Kerugian Pascabanjir.
Sebanyak 432 keluarga di daerah itu terdampak banjir. Selain itu, tempat pelelangan ikan (TPI) juga terendam, dua perahu nelayan hanyut, dua alat tangkap ikan rusak, dua perahu rusak berat, dan satu perahu rusak sedang, serta satu rumah hanyut.
Warga yang terdampak banjir tersebar di lima kecamatan dengan rincian 22 keluarga di Desa Semundam, 95 keluarga di Desa Air Buluh, 74 keluarga di Desa Pulau Makmur, 36 keluarga di Desa Pulau Baru. Kemudian 33 keluarga di Desa Pondok Kopi, 7 keluarga di Desa Pasar Ipuh, 5 keluarga di Desa Dusun Pulau, 38 keluarga di Desa Talang Rio, 12 keluarga di Desa Air Rami, 105 keluarga di Desa Pondok Batu, dan 5 keluarga di Kecamatan Lubuk Pinang. (Ant/OL-14)
Banjir setinggi hingga satu meter melanda 23 desa di 13 kecamatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sejak Senin malam (7/7), akibat curah hujan tinggi dan luapan sungai.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan bahwa hingga Selasa sore (8/7), banjir masih menggenangi 29 Rukun Tetangga
Banjir yang kerap melanda Jakarta kembali menjadi sorotan. Dampaknya tidak main-main: kemacetan parah, aktivitas ekonomi warga terganggu, hingga kerusakan berbagai infrastruktur vital.
Banjir besar yang melanda Jakarta dua hari sebelumnya merupakan kejadian luar biasa akibat rob, curah hujan tinggi, serta banjir kiriman dari wilayah hulu.
Peningkatan genangan ini merupakan dampak gabungan dari curah hujan tinggi, pasang maksimum air laut, dan luapan sejumlah sungai utama.
TIM kedokteran hewan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu melakukan amputasi terhadap tangan kanan induk beruang madu.
Konflik antara manusia dengan buaya kembali terjadi di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Seorang warga desa setempat tewas diterkam seekor buaya saat sedang mencari lokan.
WARGA Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dihebohkan dengan masuknya seekor buaya jenis betina dengan panjang 3 meter ke dalam sumur milik warga desa setempat.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Mukomuko, Bengkulu, mulai mengembangkan 11 desa wisata di daerah ini untuk mengikuti ajang tingkat provinsi Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) pada 2023.
Rencana untuk kembali mengangkat 17 ASN tersebut atas alasan kemanusiaan menurutnya tidak berdasar ataupun mempunyai landasan hukum yang kuat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved