Headline

Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.

Fokus

Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.

Distribusi Gas Melon di Kalsel tidak Tepat Sasaran

Denny Susanto
25/9/2022 10:24
Distribusi Gas Melon di Kalsel tidak Tepat Sasaran
Ilustrasi(MI/AMIRUDDIN ABDULLAH REUBEE)

DISTRIBUSI dan pemanfaatan gas tabung ukuran 3 kilogram (melon) di Provinsi Kalimantan Selatan selama ini dinilai tidak tepat sasaran.

Hal itu dikemukakan,Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Kalsel, Sutikno, Minggu (25/9). 

"Jika kita melihat data konsumsi elpiji tiga kilogram dan membandingkan dengan jumlah kelompok warga kurang mampu,
maka bisa dibilang tidak tepat sasaran. Karena gas melon itu sejatinya diperuntukkan bagi warga kurang mampu," ungkapnya.

Baca juga: Pelaku Usaha Minta Elpiji 3 Kg Jangan Buru-buru Diganti Kompor Listrik

Menurut data Dinas ESDM Kalsel, konsumsi gas tabung 3 kilogram di Kalsel pertahunnya sebesar 90 ribu ton lebih. 

Dengan asumsi tiap rumah tangga mengonsumsi tiga buah tabung per bulan maka diperoleh angka jumlah keluarga yang mengonsumsi gas 3 kilogram sebesar 900 ribu lebih keluarga.

"Jumlah keluarga kurang mampu di Kalsel itu sekitar 200 ribu keluarga, maka ada selisih yang cukup besar," jelas Sutikno. 

Selain kelompok UMKM, kelompok masyarakat menengah dan mampu serta industri kecil ditengarai ikut menikmati gas besubsidi ini.

Hal itu ikut memicu kerap terjadinya kondisi kelangkaan gas melon di lapangan. 

Karena itu, kata Sutikno, jika kebijakan konversi gas ke kompor induksi diatur dengan pola subsidi tagihan listrik bagi warga
kurang mampu akan lebih tepat sasaran.

"Kampanye penggunaan kompor induksi dengan watt besar seperti sekarang ini lebih tepat ditujukan bagi kelompok mampu sehingga konsumsi gas yang tidak tepat sasaran dapat dikurangi," tambahnya.

Unit Manager Communications, Relations & CSR Pertamina MOR VI Kalimantan, Susanto August Satria, tidak menampik bahwa konsumsi gas 3 kilogram banyak dikonsumsi kelompok warga yang tidak berhak. 

"Salah satu contohnya warung makan yang omzetnya Rp10 jutaan masih ditemukan banyak menggunakan LPG 3 kg," ungkapnya. (OL-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya