Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SEBANYAK tujuh perangkat daerah di Pemkab Cianjur, Jawa Barat, akan menyalurkan bantalan sosial yang anggarannya dialokasikan 2% dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) pada APBD perubahan 2022. Saat ini, Pemkab Cianjur masih melakukan verifikasi dan validasi data penerimanya.
Berdasarkan informasi, anggaran yang dialokasikan untuk penanganan dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp8 miliar. Perangkat daerah yang menjadi leading sector penyalur bantalan sosial terdiri dari Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskuperdagin), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Perhubungan (Dishub) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Perikanan Kesehatan Hewan dan Peternakan (DPKHP), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).
"Ada tujuh perangkat daerah yang akan menyalurkan bantuan. Untuk penyalurannya setelah disahkannya APBD perubahan 2022. Kemungkinan awal bulan depan," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur, Ahmad Danial.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Asep Suparman, menambahkan bantuan kompensasi kenaikan harga BBM yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Cianjur, saat ini masih konsentrasi pada tahap pendataan. Pasalnya, data penerima bantuan harus diverifikasi dan divalidasi. "Di Dinas Sosial, kita mengusulkan sebanyak 4.665 calon penerima," kata
Asep, Rabu (21/9).
Tujuan verifikasi dan validasi data, kata Asep, karena penerima tidak boleh ganda. Artinya, mereka yang akan menerima bantuan, sebelumnya tidak terdata sebagai penerima bantuan program lainnya.
"Mereka yang menerima juga harus tercatat pada DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial). Nah, makanya data yang 4.665 calon penerima sedang diverval (verifikasi dan validasi) oleh TKSK (tenaga kesejahteran sosial kecamatan) di masing-masing kecamatan. Jadi datanya itu dari DTKS nonprogram," tutur Asep.
Asep menargetkan akhir bulan ini data penerima bantuan sosial sudah final. Artinya, data tersebut sudah selesai diverifikasi dan divalidasi.
"Termasuk nanti dari perangkat daerah lainnya seperti dari Dishub atau dari Dinas Peternakan. Datanya setelah diverval akan diverval ulang oleh kami untuk penyelarasan," tuturnya.
Untuk teknis pembayarannya kepada para penerima, kata Asep, akan dikoordinasikan lebih lanjut. Pada intinya, sebut Asep, pada September ini secara administrasi harus sudah kelar semuanya. "Jadi nanti tinggal pembayarannya kepada para penerima," kata Asep.
Penerima bantuan di lingkup Dinas Sosial dialokasikan masing-masing mendapatkan sebesar Rp150 ribu. Bantuannya dialokasikan selama tiga bulan terhitung Oktober-Desember.
"Besarannya mengacu kepada pemerintah pusat. Tapi kalau pusat itu empat bulan, kita tiga bulan. Jadi totalnya sebesar Rp450 ribu per penerima," pungkasnya. (OL-15)
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cianjur. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu memberikan pinjaman modal dengan bunga yang relatif cukup kecil.
Pada komoditas telur ayam misalnya, saat ini harganya kisaran Rp27.600 dari sebelumnya Rp27.800 per kg.
YESS menjadi salah satu solusi yang terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dan memberdayakan petani di Indonesia.
Sektor pertanian adalah sektor yang menjanjikan sehingga akan membutuhkan tenaga yang sangat banyak.
Pemerintah daerah perlu turun tangan. Salah satunya berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menginventarisasi lulusan sekolah yang belum mendapatkan pekerjaan.
Pemkab Cirebon akan berupaya mengantisipasi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Cirebon
Salah satu cara menjaga daya beli masyarakat (khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan yang terdampak negatif oleh pandemi) ialah BLT.
PENGAMAT ekonomi politik Indonesia, Ichsanuddin Noorsy menyebutkan bahwa ada temuan BPK bahwa petahana di provinsi menggunakan dana bansos pemeritah pusat untuk alat kampanye.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah kepada warga.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
BANTUAN sosial (bansos) bahan pokok (sembako) dari Presiden tahap I mulai didistribusikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved