UMKM Bantu Stabilkan Perekonomian Cianjur

KEBERADAAN UMKM di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, cukup membantu terhadap stabilitas perekonomian. Pasalnya, para pelaku UMKM cepat beradaptasi ketika menghadapi ancaman kondisi ekonomi.

Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskuperdagin) Kabupaten Cianjur, Epra Haryono, menyebut pelaku UMKM sebagai pengusaha andal. Ia mencontohkan saat pandemi covid-19, para pelaku UMKM bisa menyiasati pemasaran secara online.

"Dengan modal yang kecil, tapi mereka bisa bertahan. Ini karena mereka (pelaku UMKM) mengubah skema penjualan yang tadinya offline menjadi online. Secara tidak langsung, mereka berkontribusi terhadap perputaran roda perekonomian," terang Epra, Minggu (18/9).

Di Kabupaten Cianjur, terdapat 57 ribu pelaku UMKM. Jumlahnya kemungkinan bakal bertambah mengingat sampai saat ini masih terus dilakukan pendataan.

"Mayoritas bergerak pada sektor food and beverage atau makanan dan minuman. Apalagi di wilayah Kecamatan Cianjur, hampir sebagian besar bergerak pada sektor makanan dan minuman," sebutnya.

Pemerintah Kabupaten Cianjur pun menaruh atensi ekstra terhadap UMKM. Diantaranya seperti program pemberdayaan 10 ribu UMKM yang ditargetkan bisa tercapai kurun lima tahun ke depan.

"Program 10 ribu UMKM itu target tahunannya 2 ribu. Nah, tahun ini sampai September, kita capainnya sudah hampir 80%. Kalau sampai akhir tahun mungkin bisa melebihi target," tuturnya.

Epra meyakini stabilitas perekonomian di Kabupaten Cianjur akan cukup terbantu dengan eksisteni dari para pelaku UMKM. Terlebih, produk yang dihasilkan tak hanya dipasarkan dengan sasaran segmen lokal, tapi juga nasional dan internasional.

"Kopi misalnya, sudah menembus pasar nasional dan luar negeri. Belum lagi seperti keripik dan sambel yang juga sudah tembus ke luar negeri. Ini tentu sangat luar biasa," ungkap Epra.

Ia menegaskan sejauh ini Diskuperdagin juga memfasilitasi legalitas usaha para pelaku UMKM. Di antaranya memfasilitasi pembuatan nomor induk berusaha (NIB) dan merek dagang.

"Tahun lalu kita memfasilitasi pembuatan sebanyak 620 NIB. Sedangkan hak merek kita fasilitasi hampir 120 produk UMKM. Untuk hak merk itu biayanya sekitar Rp1,8 juta. Tapi kita gratiskan," pungkasnya. (OL-15)