BERBAGAI elemen di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mulai fokus menggarap program ketahanan pangan. Upaya itu dilakukan sebagai antisipasi terjadinya potensi inflasi pangan akibat dampak global yang terjadi saat ini.
Ketua Karang Taruna Kabupaten Cianjur, Mudrikah, menyebutkan keterlibatan Karang Taruna pada berbagai program pembangunan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor 18/2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Keberadaan LKD wajib difasilitasi pemerintahan desa karena menjadi bagian dari pembina.
"Sehingga dalam konteks pembangunan suatu wilayah, selain bersinergi, juga harus mengambil peran agar tujuan pembangunan bisa terwujud. Alhamdulillah, Karang Taruna di tingkat desa ikut dilibatkan dalam program ketahanan pangan," kata Mudrikah, Selasa (13/9).
Pelibatan pada konteks ketahanan pangan, kata Mudrikah, di antaranya pada sektor ekonomi kreatif, pertanian, peternakan, maupun perkebunan. Fokus sektor ini, sebut Mudrikah, mayoritas berada di wilayah selatan Kabupaten Cianjur. "Sementara seperti di Kecamatan Warungkondang dan Cugenang ada yang menggarap sektor peternakan sapi dan kambing, termasuk ikan," sebutnya.
Mudrikah menuturkan, pada prinsipnya program ketahanan pangan disesuaikan dengan potensi di masing-masing wilayah. Sehingga, dengan program itu bisa mengangkat kembali potensi desa.
"Harapan kami, program ketahanan pangan ini bisa ikut mengendalikan potensi terjadinya inflasi pangan. Apalagi pak Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti agar semua daerah bisa mengendalikan inflasi pangan," tutur Mudrikah.
Pelibatan Karang Taruna pada program pembangunan, jelas Mudrikah, tentu akan mendorong kreativitas dan inovasi. Sehingga, dari kreativitas dan inovasi itu akan melahirkan para wirausahawan baru di Kabupaten Cianjur. "Sekarang, kami bisa lebih mandiri. Kami tidak terlalu berharap banyak mengandalkan para pembina ketika ada kegiatan," pungkasnya. (OL-15)
