Ribuan Anak di Kawasan Lorong Wisata Makassar Tidak Sekolah

PROGRAM Lorong Wisata oleh Wali Kota Makassar, Sulsel, Mohammad Ramdhan Pomanto dibentuk untuk membangun perekonomian dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program ini juga berupaya membangun keluarga mandiri yang memiliki peningkatan pendapatan, serta mengedukasi para orang tua untuk menjaga anak-anaknya.

Sayangnya, ribuan anak yang yang berdomisili di lorong wisata Makassar tidak mengenyam pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin mengungkapkan ada sedikitnya 1.770 anak di kawasan lorong  wisata Makassar tidak bersekolah.

"Ribuan anak yang tidak sekolah yang terdata di sejumlah lorong wisata, tidak sekolah rata-rata disebabkan faktor ekonomi. Tidak sedikit dari mereka yang terpaksa harus membantu orang tuanya mencari nafkah. Bukan anak itu tidak mau sekolah tapi dia bantu orang tua cari nafkah," ungkap Muhyiddin.

Dia menjelaskan jumlah tersebut terdata dari Tim Laskar Pelangi Kota  Makassar, yang bertugas di 14 kecamatan. Tim itu mendata anak putus sekolah hingga anak yang memang sama sekali tidak pernah sekolah.

"Datanya sedang kami klasifikasikan usianya. Kalau masih usia sekolah, kami kembalikan ke sekolah. Kalau sudah lewat usia sekolah, kami dorong untuk kejar paket. Kami petakan dulu berdasarkan usianya," jelas  Muhyiddin.

Ia menegaskan pihaknya tidak hanya menyasar lorong wisata saja melainkan seluruh wilayah. Hanya saja biar lebih mudah, pihaknya bersama Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak akan menangani kasus anak tidak sekolah ini mulai di kawasan lorong wisata

Dinas Pendidikan menargetkan semua anak yang putus sekolah itu dapat mengenyam pendidikan yang layak. Jika ada anak yang butuh paket kesetaraan maka akan dibuatkan kelompok belajar di lorong.

"Nanti datanya terintegrasi. Ada kelompok PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di situ nanti dimasukkan dalam Dapodik. Nanti PKBM yang atur berapa kali jadwal tatap muka pembelajaran. Supaya anak ini terdaftar masuk Dapodik," lanjut Muhyiddin.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi D DPRD Kota Makassar Yeni Rahman, meminta Dinas Sosial untuk mengecek data anak-anak yang tidak sekolah jika memang alasannya karena faktor ekonomi. "Tidak menutup kemungkinan mereka adalah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Jadi salah satu solusinya adalah anak putus sekolah, orang tuanya didata untuk dapat PKH. Jangan sampai orang tuanya dapat PKH, dia pikir itu untuk konsumtif. Padahal PKH itu juga untuk  sekolah," tukas Yeni.

Harapannya, pendataan itu harus dikelola dengan baik. Anak tidak sekolah ini harus diketahui latar belakangnya, apakah penerima PKH ataupun ada alasan lain sehingga tidak bersekolah.

"Kalau dia bukan PKH, berarti dia harus diprioritaskan masuk DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) untuk dapat PKH. Setelah ada datanya, koordinasi dengan Dinsos. Harus memang pendataan itu diverifikasi dulu PKH-nya," tandas Yeni. (OL-15)