MESKI tidak nampak, sejatinya ancaman terhadap ideologi bangsa masih menjadi ancaman serius dan sangat berbahaya sehingga perlu diwaspadai. Untuk menghadapi pengaruh perang ideologis itu, diperlukan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai basis kekuatan Ideologi bangsa dan negara di tengah masyarakat dengan didukung payung hukum melalui percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Menyikapi hal tersebut Alumni Jawa Barat Peduli Pancasila (AJBPP) menggelar seminar nasional dan deklarasi mendorong disahkannya RUU BPIP menjadi undang-undang sebagai payung hukum melawan intoleransi radikalisme sebagai gerakan intelektual, moral, dan pencerahan bagi masyarakat Indonesia.
Ketua panitia acara Saiful Huda Ems mengatakan saat ini banyak aksi yang dilakukan kelompok radikal yang berupaya melecehkan dan menghina Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa secara terang-terangan.
“Mereka mengusung ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan ingin melenyapkan Pancasila dari bumi Indonesia,” ujar Saiful dalam acara tersebut.
Saiful mempertanyakan RUU BPIP yang sudah masuk prolegnas 2022 yang belum disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai tanda tanya.
“Kami bertanya-tanya ada apa ini, kenapa rancangan udang-undang ini tidak segera disahkan, padahal kalau kita ingin memerangi radikalisme dan intoleransi kita harus memepunyai payung hukum,” tegasnya.
Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Djoko Pudjirahardjo mengatakan setelah reformasi, Pancasila mengalami banyak penafsiran yang keluar dari rel, ditambah lagi adanya ancaman terhadap idelogi bangsa ini yang semakin terbuka.
“Kami mengapresiasi dan berterimakasih sekali kepada Ibu/Bapak sekalian yang masih peduli dengan Pancasila.Tentunya juga dengan kondisi bangsa dan negara kita. Ini memberi sinyal kepada para intoleran, radikalisme bahwa masih banyak yang mangawal, menjaga, dan mencintai pancasila,” kata Djoko.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Deradikalisasi BNPT Prof. Irfan Idris berujar AJBPP adalah organisasi satu-satunya yang peduli pancasila di Indonesia.
“Menjadi ikon tersendiri BPIP harus diangkat undang-undangnya, karena sudah banyak undang-undang perlindungan, tetapi undang-undang yang melindungi pancasila tidak ada. Jadi pancasila harus kita lindungi, sehingga RUU BPIP sangat kita butuhkan,” ucapnya.
Sementara Direktur Hubungan Kelembagaan Mining Industry Indonesia (MIND ID) Dany Amrul Ichdan, menyapaikan BUMN memiliki peran strategis dalam membendung paham radikal dan intoleran. “Kita punya Pancasila, bagi direksi BUMN adalah sebuah Top of Mind Value yang melekat kuat yang menjadi value of mindshet bagi semua direksi sebagai pimpinan, sebagai top leader. Untuk menjawantahkan nilai-nilai Pancasila di dalam core values AKHLAK. AKHLAK ini sangat sejalan dengan nilai-nilai pancasila.”
Dari NU Channel Imam Pituduh yang hadir secara daring mengatakan saat ini Indonesia berada dalam perang ideologi sehingga masyarakat harus dilakukan vaksin ideologi Pancasila seperti halnya covid-19.
Senada, Irjen. Pol (Purn) Anton Charliyan menyebut bahwa melawan radikalisme dan terorisme itu, justru sebagian besar bukan di arena fisik, justru di arena pemahaman, pemikiran, stigma, dan ideologi.
Dalam kesempatan itu juga, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, menjelaskan paham-paham khilafah dan sebagainya, yang dianggap sebagai paham diturunkan dari langit oleh tuhan berusaha dijejalkan kepada masyarakat Indonesia, sementara khilafah sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri.
“Ini yang harus kita pahami, bahwa paham-paham seperti ini adalah paham-paham yang sebenarnya yang ingin mendegradasi pancasila secara evolusif. Berjubah-jubah agama dengan membajak kesalehan,” jelas Islah.
Sebagai Informasi, Seminar Nasional dan Deklarasi AJBPP diikuti oleh Alumni Unpad Peduli Pancasila, Gerakan Anti Radikal ITB, Empat Pilar UPI, Lingkar Parahyangan, Forum Komunikasi Tionghoa Merah Putih, Keluarga besar, Eks NII, Alumni UI bersatu, dan Barikade 98 Jawa Barat. (RO/A-1)
